TEMPO.CO, Jakarta -Nasib anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, bakal ditentukan oleh Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi. Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Achmad Nawawi menyebut BK hanya memberikan rekomendasi kepada pimpinan dewan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik William, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Pimpinan yang memutuskan apakah ada pelanggaran kode etik. BK hanya merekomendasikan aja," kata Achmad kata dihubungi, Jumat, 15 November 2019.

Menurut Achmad, pihaknya bakal menggelar rapat untuk menyimpulkan apakah William telah melanggar kode etik dewan. William diduga melanggar kode etik lantaran mengunggah rancangan plafon anggaran DKI yang dinilai janggal DKI melalui media sosial.

Achmad menargetkan rapat dilaksanakan pada Senin atau Selasa pekan depan. Dalam rapat itulah sembilan anggota BK bakal menghasilkan satu rekomendasi untuk diteruskan kepada pimpinan dewan. Dia memaparkan ada tiga jenis sanksi, yakni teguran lisan, teguran tertulis, dan rekomendasi untuk diberhentikan.

"Setelah dapat kesepakatan kesimpulannya seperti apa, itu untuk bahan laporan kepada pimpinan," ucap politikus Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, BK memanggil William pada Selasa, 12 November 2019. BK hendak meminta klarifikasi atas laporan warga Jakarta bernama Sugiyanto. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) itu menuding William melanggar kode etik karena membongkar anggaran janggal rancangan APBD DKI 2020 melalui cuitan di media sosial twitter.

William PSI membongkar anggaran janggal soal pengadaan lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat senilai Rp 82 miliar dan pengadaan ballpoint di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur senilai Rp 123 miliar. Selain itu ada juga anggaran pengadaan komputer, server, hingga perangkat penyimpan data digital cerdas.