TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok anggota ormas GL Pro 08 berdemonstrasi di DPRD DKI menuntut PSI DKI Jakarta meminta maaf kepada masyarakat Jakarta. Ormas itu menuding para politikus PSI telah membuat kisruh dengan mengungkap anggaran janggal APBD DKI 2020.

Pada demo Kamis sore, ormas GL Pro 08 yang mengaku pendukung Gubernur Anies Baswedan itu bahkan mengancam akan melaporkan anggota PSI ke Polda Metro Jaya.

"Alasannya karena pernyataan yang mereka katakan bahwa ada maksud tertentu Pemprov DKI Jakarta untuk korupsi uang rakyat ternyata nggak terbukti. Justru mereka buat kisruh dengan cari panggung," kata Ketua GL Pro 08 Jimmy CK di Jakarta, Kamis, 21 November 2019.

Kelompok pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 itu juga meminta klarifikasi terkait pernyataan PSI bahwa mereka dipaksa dan disuruh untuk menyepakati draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

"Karena kami menilai nggak ada pemaksaan dari siapapun. Karena itu, mereka harus tanggung jawab karena jika tidak, dalam waktu dekat kami akan lapor Polda karena memfitnah dan menjatuhkan marwah serta martabat Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta," ucap Jimmy.

Ormas itu memberi waktu pada PSI sampai hari Senin 25 November 2019 untuk memberi jawaban atas dua tuntutan mereka. "Kalau tidak, akan kami laporkan," kata Jimmy.

Demo ormas itu diduga dipicu pernyataan tiga anggota fraksi PSI melalui Twitter, media massa dan secara langsung saat GL Pro mendatangi fraksi itu pada 11 November 2019.

Ketiganya adalah anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo, dan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian.

Lewat akun twitternya, William menguak anggaran janggal seperti pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar yang diusulkan Dinas Pendidikan. pada 29 Oktober 2019.
Sedangkan Anthony dipersoalkan karena dalam dialog di Kompas TV pada 7 November 2019, dia mengatakan kalau para anggota DPRD DKI disuruh menyetujui pagu anggaran tanpa melihat dulu komponen-komponennya.

Dalam orasinya, Jimmy meyakini kalau William sebenarnya tahu tentang masalah penganggaran, namun sengaja memanfaatkan ketidakmengertian masyarakat untuk menimbulkan kesan bahwa Gubernur Anies Baswedan tidak transparan dan berniat korupsi.

Jimmy menuding tindakan dan pernyataan politikus PSI DKI itu merupakan provokasi dan hasutan untuk menjatuhkan citra Gubernur Anies Baswedan. "Karena itu PSI, kami minta jangan bikin gaduh, dan jangan bikin kisruh! Kalau Gubernur Anies memang mau korupsi, kami sebagai pendukungnya pasti ada di barisan kalian. Tapi kalau kalian hanya ingin memfitnahnya, kami akan datang dan datang lagi ke gedung DPRD ini," ujarnya.