TEMPO.CO, Bogor - Puluhan pedagang kaki lima alias PKL Puncak, Cisarua, menggeruduk pendopo Bupati Bogor di Cibinong menentang pembongkaran lapak pedagang di Jalur Puncak. Demo pada Senin, 25 November 2019 itu sempat diwarnai kericuhan antara pedagang dan Satpol PP serta polisi.

Demo itu ricuh karena massa membakar ban dan saling dorong dengan pihak keamanan di depan gerbang Kompleks kantor Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pedagang merasa nasibnya digantung oleh Pemkab Bogor. Koordinator aksi unjuk rasa PKL Puncak, Muhamad Arifin mengatakan mereka menuntut Pemkab Bogor untuk tidak membongkar lapak para pedagang di sepanjang jalur Puncak, mulai dari lampu merah Gadog hingga perbatasan Kabupaten Bogor dan Cianjur di Puncak Pass.

"Sebelum lapak relokasi PKL di Gunung Mas dan Naringgul rampung, tolong kami jangan dulu digusur," ucap Arifin kepada Tempo di depan kantor Pemkab Bogor.

Arifin mengatakan jika pembongkaran dilakukan sebelum relokasi, penghasilan warga Puncak dan pengusaha UMKM di Cisarua akan jatuh merosot. Arifin mengingatkan janji kampanye Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan yang tidak akan menggusur para PKL sebelum tempat relokasi selesai dibangun.

Namun setelah mereka terpilih, Arifijn merasa para PKL yang pertama menjadi korban kebijakan. "Saat kampanye mereka baik sama kami, tapi kini mereka ditemuin pun susah. Bukan itu saja, kami itu penyumbang PAD terbesar bagi mereka," kata Arifin.

Awalnya, demo PKL Puncak berjalan kondusif. Namun massa ngotot ingin bertemu dengan Ade Yasin sehingga mereka pun membakar ban dan bersitegang dengan aparat. "Sebetulnya izin mereka demo ini tidak ada, kami sudah baik dan fasilitasi. Tapi ya gitu, mereka tidak kooperatif," ucap Kabag Ops Polres Bogor, Ajun Komisaris Agoeng Ramdhani.

M.A MURTADHO