Revisi dan Didesak Tenggat, Rapat Anggaran DPRD DKI Tak Kuorum

Selasa, 26 November 2019 05:58 WIB

Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS APBD 2020 DKI, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran DPRD DKI menskors lanjutan rapat pembahasan plafon anggaran pada Senin malam karena peserta rapat tidak memenuhi kourum. "Karena tidak kuorum rapat diskors sampai besok pagi," ujar Ketua Banggar Prasetio Edi Marsudi di DPR Senin malam, 25 November 2019.

Prasetio awalnya membuka rapat Badan Anggaran pada pukul 21.00 WIB setelah skors pada sore. Awalnya penundaan rapat itu akan diakhiri dan dibuka lagi pada pukul 19. Namun setelah dua jam belum juga dibuka lantaran peserta rapat terdiri dari anggota dewan dan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah tak kunjung lengkap.

Dalam keterangannya, Prasetio menyatakan skorsing berlanjut lantaran pembahasan KUA PPAS dikembalikan lagi pembahasan tingkat komisi lantaran adanya revisi rancangan anggaran menjadi Rp 87 triliun. Selain itu, Sekretaris Daerah DKI Saefullah sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga tidak hadir.

"Pak Sekda sama pak Gubernur lagi ada acara, nggak mungkin kita tunggu maka itu kita skors," ujarnya.

Prasetio menyebutkan rapat Badan Anggaran akan dilanjutkan hari ini, Selasa 26 November 2019. Pembahasan akan difokuskan dalam efisiensi rancangan RAPBD DKI setelah adanya revisi pengurangan dari Rp 89 triliun menjadi Rp 87 triliun. Itu adalah revisi kedua sa plafon setelah sebelumnya plafon anggaran mencapai Rp 95 triliun.

Seperti diketahui, DPRD DKI harus mengebut pembahasan anggaran karena tenggat penyusunan APBD yang sudah dekat. Penetapannya sudah harus dilakukan pada akhir tahun ini. Tapi sebelumnya harus melewati proses pengesahan di Kementerian Dalam Negeri.

Proses pembahasan selama ini memang dimulai terlambat karena menunggu pergantian anggota DPRD DKI pasca pemilihan legislatif. Selain ditemukannya sejumah plafon anggaran janggal yang mendesak penyisiran kembali.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

19 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

29 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

40 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

46 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

48 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

51 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

52 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

52 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya