TEMPO.CO, Jakarta - Muncul petisi yang menginginkan pembatalan reuni dan pembuaran Persatuan Alumni atau PA 212 di laman change.org. Petisi yang ditargetkan menampung 1.500 tanda tangan itu diinisiasi oleh seorang warganet bernama 7inta Putih.

"Peringatan Reuni Alumni 212 adalah suatu bentuk banalitas budaya. Sedari awal gerakan 212 adalah gerakan politik yang berjubah agama," tulis akun tersebut di laman change.org.

Hingga pukul 12.45, Selasa, 26 November 2019, jumlah warganet yang menandatangani petisi itu mencapai 1.317 orang. Sedangkan petisi tersebut diajukan pada Senin, 25 November 2019.

Adapun pengajuan tuntutan pembubaran dan pembatalan izin Reuni PA 212 ditujukkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kapolri Jenderal Idham Aziz, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly.

"Aksi Reuni 212 sudah tidak relevan lagi dan saat ini aksi tersebut merupakan konsolidasi politik penuh intrik, ujaran kebencian yang menyita ruang publik masyarakat Ibu Kota selama berjam-jam," tulis akun tersebut.

Selain menyebut PA 212 tak lagi relevan, akun itu juga melancarkan sejumlah tudingan kepada Anies Baswedan. Misalnya Anies tengah mencari dukungan dari massa Aksi 212.

"Mungkin dia sedang mencari dukungan dan mengambil hati kepada segerombol massa alumni 212 karena Anies Baswedan setahun ke belakang ini "no achievement, no progress" tulisnya.

Seperti diketahui, pada 2 Desember 2019 PA 212 akan menggelar Reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dalam acara itu, massa akan berfokus kepada tuntutannya agar Diah Mutiara Sukmawati Soekarnoputri dihukum atas tindakannya membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden Pertama Indonesia Soekarno.