Nilai KUA PPAS DKI 2020 Turun Lagi, Dewan Kembali Sisir Anggaran

Rabu, 27 November 2019 14:08 WIB

Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS APBD 2020 DKI, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI bakal menyisir lagi anggaran setelah nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS 2020 disetujui dengan angka Rp 87,9 triliun yang turun dari proyeksi awal Rp 89,4 triliun.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Syarif mengatakan dengan kondisi turunnya nilai tersebut artinya terdapat defisit Rp 1,3 triliun. "Sekarang di-balance dulu karena ada defisit Rp 1,3 triliun dari nilai KUA PPAS sebelumnya Rp 89,4 triliun," ujarnya saat ditemui di DPRD, Rabu, 27 November 2019.

Syarif mengatakan penyisiran tersebut akan dibahas kembali di tingkat komisi. Namun, kata dia, pembahasan tersebut tidak akan memakan waktu lama karena sudah dibahas detail sebelumnya.

Menurut Syarif, penyisiran tersebut bakal dilakukan di kegiatan-kegiatan yang tidak masuk dalam agenda prioritas. "Yang disisir tidak di kegiatan-kegiatan prioritas, seperti banjir macet itu tidak akan disisir," ujarnya.

DPRD dan pemerintah DKI sebelumnya dalam rapat Badan Anggara menyepakati nilai KUA PPAS 2020 Rp 87,9 triliun. Angka tersebut naik Rp 800 miliar dari usulan DKI sebelumnya Rp 87,1 triliun.

Advertising
Advertising

Dalam pembahasan KUA PPAS 2020, DKI telah tiga kali merevisi nilai platform anggaran sementara. Pertama, pada Juli DKI mengusulkan anggaran Rp 95,9 triliun, lalu turun pada Oktober menjadi Rp 89,4 triliun. Terakhir pada November ini turun lagi menjadi Rp 87,1 triliun.

Sekretaris Daerah DKI Saefullah menyatakan turunnya KUA PPAS tersebut karena prediksi perekonomian tahun depan. Selain itu, kata dia, dana perimbangan dari pemerintah pusat senilai Rp 6 triliun belum terbayarkan.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

1 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

6 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

13 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

23 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

34 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

41 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

43 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

46 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

46 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

46 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya