TEMPO.CO, Jakarta- Fraksi DPRD menyoroti anggaran untuk Rumah DP nol rupiah dalam rapat paripurna. Mulai dari PDIP sebagai oposisi hingga PKS partai pengusung Gubernur Anies.

Anggota fraksi PDIP Jhonny Simanjutak menyebutkan program rumah DP nol rupiah tersebut tidak sesuai dengan visi penyediaan hunian layak dan terjangkau. "Masih banyak masyarakat dengan berpenghasilan rendah yang mengeluh karena harga rumah DP nol rupiah tidak terjangkau," ujarnya dalam rapat paripuna, Rabu 4 Desember 2019.

Selain itu kata Jhonny Pemerintah DKI terlalu fokus dengan rumah DP nol rupiah hingga tidak serius dalam pengadaan rusun sewa yang lebih banyak menyasar warga dengan penghasilan rendah.

Padahal Jhonny melanjutkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2017-2022 DKI harus menyediakan 232 ribu rusun sewa.

Kritik lainnya disampaikan oleh Fraksi Demokrat yang menilai masih ada catatan terhadap program prioritas Anies tersebut. "Prosedurnya terlalu rumit dan berlarut-larut," ujar anggota Fraksi Demokrat Desie Christhyana dalam rapat paripurna.

Desie menyebutkan hal ini berdampak terhadap pelambatan atas program rumah dp nol rupiah. Menurut dia, dari 780 unit yang telah disediakan oleh DKI baru 12 persen yang terisi.<!--more-->

Selain itu lanjut Desie, DKI juga harus memperhatikan lokasi pembangunan rumah DP nol rupiah, agar merata dirasakan oleh warga Jakarta. "Jangan hanya tertumpu di suatu wilayah," ujarnya.

Sedangkan Fraksi PKS menyoroti lambatnya penetapan penghuni rumah DP nol persen. "Proses yang tidak pasti dan tidak jelas," ujar ketua Fraksi PKS Mohamad Arifin dalam rapat paripurna.

Padahal kata Arifin banyak masyarakat yang ingin mendaftar untuk mendapatkan rumah DP nol rupiah. PKS meminta agar Anies mengevaluasi prosedur untuk memiliki rumah DP nol rupiah.

Dalam kesempatan yang sama Fraksi Gerinda malah menyayangkan pemangkasan anggaran rumah DP nol rupiah dari Rp 2 triliun menjadi Rp 500 miliar. "Ini harus menjadi perhatian dan mencari skema padanaan dari DKI," ujar anggota Fraksi Gerindra Purwanto. Purwanto menyebutkan bahwa program tersebut merupakan kegiatan prioritas dalam menyediakan hunian bagi masyarakat Jakarta.