Harley Davidson Ilegal, Begini Manajer Garuda Diduga Pasang Badan
Reporter
Inge Klara Safitri
Editor
Zacharias Wuragil
Jumat, 6 Desember 2019 05:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menduga karyawan Garuda berinisial SAS (sebelumnya disebut SAW) sengaja pasang badan untuk menutupi penyelundupan motor Harley Davidson milik Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Dirjen Bea Cukai, kata Sri Mulyani, SAS sempat mengaku memang membeli barang tersebut lewat platform jual beli ebay.
Namun, saat diminta, SAS tidak dapat menunjukkan kontak penjual atau akun ebay penjual. Selain itu, dari investigasi Dirjen Bea Cukai ditemukan fakta bahwa karyawan level manajer senior itu tidak pernah memiliki hobi motor gede. Bahkan dia diketahui memiliki utang bank sebesar Rp 300 juta untuk renovasi rumah, sedang moge disita Bea Cukai Soekarno-Hatta ditaksir seharga Rp 400 juta setelah dirakit ulang.
"Yang kami ketahui, SAS hobi sepeda, mungkin berkembang jadi sepeda motor," ujar Sri Mulyani sambil berkelakar, Kamis 5 Desember 2019.
Berdasarkan fakta-fakta awal tersebut, Sri Mulyani menilai memang ada upaya sengaja pasang badan yang dilakukan SAS. Namun, hingga kini SAS masih mengaku bahwa dialah yang berinisiatif membeli Harley Davidson jenis Shovelhead keluaran 1970 limited edition itu untuk dibawa ke Indonesia. "Kami masih terus dalami keterangannya."
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, hasil penyelidikan komite audit Kementerian BUMN sudah bisa memastikan bahwa moge yang ikut diangkut dalam penerbangan pesawat baru Garuda, A330-900 Neo, pada 17 November 2019 lalu milik Direktur Utama Garuda Ari Askhara. Ari disebut sudah mengincar motor klasik itu sejak 2018. "Akhirnya dibeli April 2019, pengurusannya dibantu Financial Manager Garuda di Amsterdam," kata Erick.
Erick mengatakan segera memberhentikan Ari Askhara dari jabatannya sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Selain memberhentikan Ari Askhara, Erick mengatakan bakal mengusut tuntas kasus tersebut. "Kami akan lihat apakah ada oknum lain yang tersangkut pada kasus ini, ini bukan hanya kasus perdata tapi juga pidana karena menimbulkan kerugian negara," ujar Erick.
