Lewat Petisi, William PSI Didukung Terus Buka Anggaran Janggal

Reporter

Imam Hamdi

Jumat, 6 Desember 2019 20:34 WIB

Massa Aliansi Masyarakat Untuk Transparansi mengenakan topeng berwajahkah William Aditya Sarana saat melakukan aksi #savewilliam #saveapbdjakarta, Transparansi Adalah Hak Warga Negara di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 4 Desember 2019. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mendadak jadi sorotan saat ia membongkar keanehan APBD DKI Jakarta pada akhir Oktober lalu. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Petisi dukungan warganet untuk anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana agar terus membuka anggaran janggal APBD DKI, terus mengalir. Dukungan untuk William PSI tersebut disampaikan melalui laman change.org berjudul 'Dukung William Aditya Sarana tetap menjadi anggota DPRD DKI dan PSI #KAWALUANGRAKYAT'.

Petisi yang dibuat warganet bernama Dwi Tanto itu telah ditandatangani 14.059 orang hingga pukul 18.30, Jumat, 6 Desember 2019. "Dukung William Aditya Sarana Agar tetap menjadi Anggota DPRD DKI dan PSI Mengawal Uang Rakyat," tulis Dwi dalam keterangan petisinya. Petisi tersebut telah dibuat sejak satu bulan lalu dan menargetkan 15 ribu dukungan warganet.

Petisi tersebut juga mendapat banyak komentar dari warganet. Salah satunya pemilik akun bernama Martin Hardiono. Martin mengatakan William sudah menjalankan tugasnya sebagai legislator dalam mengawasi perencanaan anggaran APBD DKI 2020 itu.

"Anggota DPRD itu seharusnya bertugas untuk bersama dan mengawasi pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan agar maksud pembangunan untuk mencapai kesejahteraan tercapai," tulis Martin. "Aneh kalau peran ini digugat. Apa yang dilakukan William sudah sesuai dengan perannya."

Warganet lainnya, Ana Hayati, mendukung agar legislator lainnya mendukung pembukaan anggaran janggal APBD DKI. "Saya mendukung anggota DPRD daerah yang berani membuka adanya kejanggalan anggaran APBD DKI ke hadapan publik, karena itulah sejatinya tugas dewan menyelamatkan uang rakyat," ujarnya.

Advertising
Advertising

Badan Kehormatan DPRD DKI merekomendasikan sanksi ringan teguran lisan kepada William. Legislator termuda Kebon Sirih itu dinyatakan bersalah karena mengunggah anggaran janggal pembelian lem aibon Rp 82 juta ke media sosial.

William PSI dianggap bersalah lantaran mengunggah anggaran yang bukan menjadi kewenangan di Komisinya. Selain itu, William dianggap melanggar etika karena tidak menggunakan haknya sebagai legislator untuk membahas temuannya di dalam forum rapat bersama anggota DPRD.

Berita terkait

Usul Alihkan Anggaran Pin Emas ke KJMU, Wakil Ketua DPRD: APBD Bukan Anggaran Pribadi

57 hari lalu

Usul Alihkan Anggaran Pin Emas ke KJMU, Wakil Ketua DPRD: APBD Bukan Anggaran Pribadi

Rany Mauliani, mengatakan, usulan mengalihkan anggaran pin emas anggota DPRD DKI Jakarta ke KJMU sulit direalisasikan. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Kala Pendukung Anies-Ganjar Deklarasikan Petisi Perubahan dan Petisi Brawijaya

19 Februari 2024

Kala Pendukung Anies-Ganjar Deklarasikan Petisi Perubahan dan Petisi Brawijaya

Pendukung Anies-Ganjar kompak mendeklarasikan petisi. Ada Petisi Perubahan dan Petisi Brawijaya. Apa isi petisi tersebut?

Baca Selengkapnya

Usai Deklarasi Petisi Brawijaya, Relawan Ganjar Bakal Gelar Aksi Longmars Hari Ini

19 Februari 2024

Usai Deklarasi Petisi Brawijaya, Relawan Ganjar Bakal Gelar Aksi Longmars Hari Ini

Relawan Ganjar dan Anies bakal menggelar aksi longmars hari ini usai mendeklarasikan Petisi Brawijaya pada Ahad kemarin.

Baca Selengkapnya

Komunitas Pendukung Anies Buat Petisi, Tuntut Penyelenggara Pemilu Pastikan Pemilihan Tak Ternoda

19 Februari 2024

Komunitas Pendukung Anies Buat Petisi, Tuntut Penyelenggara Pemilu Pastikan Pemilihan Tak Ternoda

Komunitas Ubah Bareng merupakan kelompok yang mendukung calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Banjir Kritik dari Guru Besar dan Sivitas Akademika, Apa Makna Petisi, Maklumat, dan Manifesto?

9 Februari 2024

Jokowi Banjir Kritik dari Guru Besar dan Sivitas Akademika, Apa Makna Petisi, Maklumat, dan Manifesto?

Petisi, maklumat, dan manifesto banyak digunakan dalam pengungkapan ekspresi protes sivitas akademika kepada pemerintahan Jokowi. Pahami 3 istilah itu

Baca Selengkapnya

Kampus Kritik Jokowi, UPI Bandung Bikin Petisi Bumi Siliwangi

5 Februari 2024

Kampus Kritik Jokowi, UPI Bandung Bikin Petisi Bumi Siliwangi

Sivitas akademika UPI Bandung desak Jokowi cabut pernyataan berpihak dalam Pemilu 2024. Mereka ungkap keprihatinan atas kondisi kebangsaan saat ini.

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Angkat Bicara Soal Gerakan Kampus Kritik Jokowi: Kebebasan dan Kepedulian Akademisi

5 Februari 2024

Kemendikbud Angkat Bicara Soal Gerakan Kampus Kritik Jokowi: Kebebasan dan Kepedulian Akademisi

Ditjen Dikti Angkat Bicara soal Pergerakan Kampus Kritik Jokowi : Kebebasan Akademik dan Warga Negara

Baca Selengkapnya

Soal Petisi ke Jokowi, Hasto PDIP: Nurani Perguruan Tinggi Terpanggil Suarakan Demokrasi

3 Februari 2024

Soal Petisi ke Jokowi, Hasto PDIP: Nurani Perguruan Tinggi Terpanggil Suarakan Demokrasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut petisi untuk Presiden Jokowi karena keterpanggilan nurani sivitas akademika.

Baca Selengkapnya

4 Fakta Petisi Bulaksumur yang Dilayangkan Sivitas Akademika UGM untuk Presiden Jokowi

1 Februari 2024

4 Fakta Petisi Bulaksumur yang Dilayangkan Sivitas Akademika UGM untuk Presiden Jokowi

Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat Petisi Bulaksumur untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Selengkapnya

Penyerapan APBD DKI 2023 Capai Rp66,7 Triliun, Mayoritas untuk Gaji hingga Hibah

10 Januari 2024

Penyerapan APBD DKI 2023 Capai Rp66,7 Triliun, Mayoritas untuk Gaji hingga Hibah

Realisasi belanja daerah pada APBD DKI 2023 mencapai 92,54 persen atau meningkat 8 persen dari tahun lalu

Baca Selengkapnya