TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya menyatakan kecewa terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ormas itu mengancam mengevaluasi dukungan yang diberikan kepada sang gubernur.

GPI ancam Anies gara-gara izin diberikan untuk perhelatan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019. Acara musik tahunan bergenre electronic dance music (EDM) dan menampilkan sejumlah disc jockey (DJ) lokal maupun internasional itu bakal diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2019.

GPI menyatakan menolak DWP karena menganggapnya maksiat, dan Anies ditegaskannya merupakan representasi umat Muslim. "Beliau merupakan gubernur yang diusung oleh umat muslim, yang didukung oleh umat muslim, representasi daripada umat muslim itu sendiri," kata anggota GPI, Rahmat Himran, saat dihubungi, Selasa 10 Desember 2019.

GPI, menurut Rahmat, menemukan pengunjung DWP dari tahun ke tahun melakukan seks bebas, konsumsi narkoba, juga minuman keras. Rahmat mengklaim beberapa anggota GPI memantau aktivitas di dalam DWP selama tiga tahun belakangan ini. "Sengaja kami pasang orang kami di dalam," ucap dia.

Atas dasar itu, GPI menuntut Anies mencabut izin pelaksanaan DWP 2019. Sebagai bentuk protes, Rahmat menuturkan, beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam bakal demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta dan JIExpo Kemayoran pada Kamis, 12 Desember 2019.

Dia memperkirakan massa sebanyak dua ribu orang akan mengikuti aksi protes itu. "Jika Anies tetap membiarkan DWP berlangsung, maka kami dari GPI akan melakukan evaluasi terhadap Gubernur DKI," ujar dia.