TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau mengusulkan nama baru calon wagub DKI selain dua nama kader PKS yang telah diserahkannya kepada DPRD DKI. Anies mengingatkan nama pengganti Sandiaga Uno itu sudah diajukannya sejak 9 bulan yang lalu.

Soal wagub DKI sempat disinggung anggota DPRD dari fraksi PAN, Lukmanul Hakim dalam rapat paripurna pengesahan Raperda APBD DKI pada hari ini, Rabu, 11 Desember 2019. Lukman meminta kedua partai pengusung Anies agar segera mengirimkan nama calon wakil gubernur karena sosok wagub diperlukan agar penyerapan anggaran DKI lebih baik lagi.

Anies mengatakan pemilihan wagub DKI saat ini tergantung kepada DPRD karena Partai Gerindra maupun PKS telah mengajukan dua nama calon, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

“Tadi saya sampaikan kepada Pak Lukman kalau kedua partai pengusung sudah memasukkan nama bulan Maret kemarin, dan ada dalam DPRD,” ucap Anies usai rapat paripurna bersama DPRD DKI.

Anies mengatakan saat ini DPRD DKI tinggal memutuskan kapan menggelar sidang untuk memproses 2 nama itu. “Sudah 9 bulan ada di dewan, tapi belum ada langkah apapun,” ujarnya.

Pemilihan Wagub DKI berlangsung alot, setelah Gerindra tiba-tiba mengirim empat nama calon baru kepada PKS pada Oktober lalu. Alasannnya proses politik pemilihan calon wagub DKI dari PKS mandek.

Keempat nama tersebut adalah Anggota Dewan Penasehat Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantoro, Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Ariza Patria dan Sekretaris Daerah DKI Saefullah.

Anggota Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta Syarif sempat meminta PKS mencoret satu nama calon wagub untuk memberi ruang kepada satu dari empat nama itu. "PKS segera memutuskan satu nama jadi untuk cawagub. Satu PKS, satu Gerindra," ujar Syarif saat ditemui di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin 18 November 2019.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mardani Ali Sera menyatakan PKS akan tetap memperjuangkan jatah mereka untuk mencalonkan wagub DKI Jakarta sebagai pendamping Anies Baswedan memimpin ibu kota. Menurut Mardani, berdasar etika politik, posisi wagub seharusnya tetap untuk PKS.