TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan emoh berkomentar terkait kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang memberikan izin penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project atau DWP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember 2019.

Sejumlah organisasi masyarakat Islam meminta Anies membatalkan acara musik bergenre electronic dance music atau EDM itu. "Ke Kepala Dinas Pariwisata saja," kata Anies di Balai Kota DKI, Kamis, 12 Desember 2019.

Selain itu, Anies pun emoh menjawab soal usulan untuk mengubah nama awalan acara itu dari Djakarta menjadi Denpasar. "Itu saya tidak komentar, tanyanya kepada Kepala Dinas Pariwisata."

Koordinator lapangan aksi unjuk rasa menolak DWP, Hakim Himran, mendesak Anies membatalkan acara musik itu. "Siang ini kami akan unjuk rasa di Balai Kota DKI jam satu. Kami membawa massa 300 orang," kata koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Hakim Himran melalui pesan singkatnya, Kamis.

Massa, kata dia, bakal menggelar unjuk rasa selama tiga hari mulai hari ini sampai Minggu, 15 Desember. Adapun massa yang akan mengikuti aksi unjuk rasa berasal dari Gerakan Pemuda Islam, Forum Syuhada Indonesia, dan Forum Umat Islam Bersatu.

Massa menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan acara tersebut. Jangan sampai, kata dia, Anies yang menjadi gubernur pilihan sebagai besar umat Islam memberi izin acara itu. "Jangan sampai dianggap gubernur pilihan umat pro maksiat."

Tempo masih mencoba menghubungi Plt Kepala Dinas Pariwisata Alberto Ali untuk mengkonfirmasi terkait penyelenggaraan DWP.