Izinkan DWP, Anies Disebut Gubernur Pengkhianat

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung menikmati alunan musik electric di DWP 2017 hari kedua di Jiexpo, Jakarta, 16 Desember 2017. Para penonton tampak berjoget saat menikmati alunan musik. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Pengunjung menikmati alunan musik electric di DWP 2017 hari kedua di Jiexpo, Jakarta, 16 Desember 2017. Para penonton tampak berjoget saat menikmati alunan musik. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Massa yang berasal dari sejumlah organisasi masyarakat atau ormas Islam mengancam bakal memblokade jalan menuju lokasi penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project atau DWP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Acara musik bergenre electronic dance music atau EDM itu akan diselenggarakan selama tiga hari pada 13-15 Desember 2019.

    "Kami akan ke lokasi Kemayoran besok. Hari ini kami demo di Balai Kota meminta Gubernur Anies Baswedan membatalkan acara itu," kata koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Hakim Himran melalui pesan singkatnya.

    Menurut dia, langkah Anies Baswedan yang memberikan lampu hijau penyelenggaraan musik itu telah mengkhianati sebagian pendukung yang merupakan umat Islam. "Gubernur khianati umat dan pendukung maksiat," ujarnya. Menurut dia Anies lebih pro DWP.

    Massa, kata dia, bakal menggelar unjuk rasa selama empat hari, mulai hari ini sampai Minggu, 15 Desember 2019. Adapun massa yang akan mengikuti aksi unjuk rasa berasal dari Gerakan Pemuda Islam, Forum Syuhada Indonesia, dan Forum Umat Islam Bersatu.

    Massa menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan acara tersebut. Jangan sampai, kata dia, Anies yang menjadi gubernur pilihan sebagai besar umat Islam memberi izin acara itu. "Jangan sampai dianggap gubernur pilihan umat pro maksiat."

    Penyelenggaraan DPW  memang selalu mengundang kontroversi. Sejak terpilih menjadi Gubernur DKI pada 2017,  perhelatan ini yang sempat pindah ke Bali pada tahun lalu  tersebut selalu merepotkan Anies.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara