TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pariwisata DKI Jakarta mengungkapkan alasannya kembali memberi izin acara Djakarta Warehouse Project atau DWP di ibu kota. Acara musik bergenre electronic dance music atau EDM itu yang ke-11 itu bakal diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember 2019.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata DKI, Alberto Ali, mengatakan banyak aktivitas internasional yang telah dilakukan di ibu kota. Aktivitas itu tidak hanya kegiatan bisnis, tapi juga kesenian dan kebudayaan.

"Nah, penyelenggaraan DWP ini merupakan aspek aktivitas berkesenian yang berskala besar dan internasional," kata Alberto saat dihubungi, Kamis, 12 Desember 2019.

Pemerintah memberi izin karena melihat penyelenggaraan DWP bakal mendatangkan wisatawan dalam negeri dan mancanegara. Kedatangan pengunjung ke acara ini bakal menguntungkan DKI secara ekonomi. "Kegiatan ekonomi akan berputar di sana," ujarnya.

Adanya persepsi negatif masyarakat terkait penyelenggaraan itu juga telah menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah telah meminta Ismaya Live sebagai penyelenggara bertanggung jawab terhadap kekhawatiran warga acara itu bakal marak peredaran narkoba dan seks bebas.

"Kami sudah meminta penyelenggara untuk memperhatikan norma itu dan mereka bersedia menaati itu," kata Alberto. "Mereka berjanji akan menjaga ketertiban dan mengikuti aturan berkait dengan peraturan yang ada".

Puluhan orang yang targabung dalam Gerakan Pemuda Islam sebelumnya berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI pada Kamis lalu. "DWP proyek maksiat terbesar se-Asia," kata Koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Hakim Himran, dalam orasinya di depan Balai Kota DKI.

Hakim menyesalkan kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang memberikan izin penyelenggaraan DWP yang ke-11 dilakukan di ibu kota. Padahal penyelenggaraan musik bergenre EDM itu telah dipindahkan ke Denpasar, Bali pada 2017.

Ia khawatir penyelenggaraan musik tersebut bakal membawa dampak buruk bagi warga Jakarta. Sebab, yang paling dikhawatirkan dari penyelenggaraan musik tersebut adalah adanya seks bebas, peredaran narkoba dan minuman keras di area DWP.

"Gubernur pilihan umat, tapi pro maksiat," ujarnya. Hakim mengancam massa bakal memblokade dan membubarkan acara itu. Ia masih berharap Anies membatalkan DWP itu. "Masa gubernur yang dipilih umat dan ulama pro maksiat."