Sekda DKI Berharap Kemendagri Cepat Evaluasi Draf APBD 2020

Sabtu, 14 Desember 2019 12:39 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan Rancangan APBD atau RAPBD DKI 2020 ke pimpinan DPRD DKI, Selasa 2 Desember 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengharapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) cepat mengevaluasi draf rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 dan mengembalikannya ke pemerintah DKI. Dengan begitu, pihaknya bisa segera mengesahkan APBD 2020.

"Kami berharap sih cepat, evaluasinya kami dapat langsung kami berlapor lagi ke DPRD. Kalau sudah oke kami undangkan," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Desember 2019.

Saefullah menuturkan pemerintah DKI telah menyerahkan draf APBD 2020 ke Kemendagri di hari yang sama setelah eksekutif dan legislatif mengesahkan Rancangan APBD alias RAPBD 2020. Pengesahan itu berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI pada Rabu, 11 Desember 2019.

Setelah penyerahan draf, Kemendagri selanjutnya akan mengevaluasi APBD 2020. Kemendagri kemudian mengembalikan draf APBD 2020 yang sudah dievaluasi ke pemerintah DKI. Lalu pemerintah DKI bersama DPRD DKI kembali menyempurnakan draf untuk disahkan.

Kini pemerintah DKI masih menunggu respons Kemendagri. "Sudah kami kirim ke sana barangnya (draf APBD 2020). Kita tunggu aja," ucap Saefullah.

Advertising
Advertising

Dalam APBD 2020 DKI disepakati pendapatan daerah Rp 82,1 triliun dan Belanja Daerah Rp 79,6 triliun. DKI dan DPRD juga sepakat besar Pembiayaan Daerah Rp 2,58 triliun dengan penerimaan pembiayaan Rp 5,6 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp 8,3 triliun. Totalnya Rp 87,9 triliun.

Berita terkait

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

10 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

10 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

15 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

17 hari lalu

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

27 hari lalu

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

Pada sidang pekan lalu, Gani membantah ada mobilisisasi atau pengerahan Pj. kepala daerah untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

38 hari lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

38 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

38 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.

Baca Selengkapnya

Perkara Korupsi IPDN, Dudy Jocom Divonis 4 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 4,6 Miliar

46 hari lalu

Perkara Korupsi IPDN, Dudy Jocom Divonis 4 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 4,6 Miliar

Majelis hakim Pengadilan Tipikor memutuskan Dudy Jocom terbukti bersalah dalam dugaan korupsi IPDN di 3 kabupaten.

Baca Selengkapnya