TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi turut menyelamatkan uang DKI. Buktinya, kata dia, selama dua tahun ini anggaran belanja modal DKI yang hampir Rp 100 triliun tidak dikorupsi.

"Kalau saya melihatnya objektif saja ketika belanja modal hampir Rp 100 triliun selamat, menurut saya sudah bagus," kata Taufik saat dihubungi, Senin malam, 16 Desember 2019.

Gubernur DKI Anies Baswedan dan eks Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno membentuk TGUPP KPK pada awal 2018. TGUPP KPK diketuai mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto.

Dalam laman apbd.jakarta.go.id tercatat belanja langsung APBD Perubahan DKI 2018 senilai Rp 41,01 triliun. Sementara belanja langsung di APBD-P 2019 mencapai Rp 44,56 triliun. Total jumlahnya di bawah Rp 100 triliun.

Politikus Partai Gerindra ini menganggap ada perubahan signifikan di pemerintahan DKI setelah gubernur dibantu TGUPP Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi atau disebut Komite Pencegahan Korupsi (KPK). Dia menilainya dari tiga aspek.

Pertama, menurut Taufik, pembangunan proyek yang dikerjakan pemerintah DKI tepat waktu. Kedua, serapan anggaran di atas 80 persen. Ketiga, anggaran belanja modal yang menurut dia tidak dikorupsi.

Taufik mengatakan salah satu bukti anggaran belanja modal tidak dikorupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyematkan status wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan DKI 2018. Ia lalu membandingkan kinerja pemerintahan DKI di era gubernur sebelumnya yang bermasalah dan tidak ada TGUPP KPK. "Serapan rendah kemudian dulu ada masalah Cengkareng dan Sumber Waras," ujarnya.

Dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2015, BPK merilis temuan tak wajar dalam pembelian RS Sumber Waras pada 2014. Selanjutnya, catatan BPK 2016 ditemukan kasus ihwal sengketa lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD mulai menyinggung soal transparansi kinerja TGUPP. Permintaan ini terkait dengan peningkatan anggaran TGUPP.

Menurut Anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana, kenaikan anggaran TGUPP yang terjadi setiap tahun, tidak berbanding lurus dengan kinerjanya. "Banyaknya anggaran dan personel TGUPP juga tidak mencerminkan kinerja gubernur sekarang. Jadi sebenarnya boros-borosin anggaran," ujarnya.