TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta Hana Suryani menyesalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencabut kembali penghargaan Adikarya Wisata yang telah diberikan kepada diskotek Colosseum Club 1001.

"Seharusnya pemerintah melakukan pembinaan kalau ditemukan ada dugaan pelanggaran. Bukan langsung mencabut, tanpa ada pembinaan," kata Hana saat dihubungi, Selasa, 17 Desember 2019.

Badan Narkotika Nasional DKI sebelumnya menemukan adanya penyalahgunaan narkoba di diskotek Colosseum pada September lalu. BNN langsung memberikan rekomendasi kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk menutup tempat hiburan malam itu pada 10 Oktober 2019.

Bukannya mendapatkan pengawasan, DKI malah memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada Colosseum pada 6 Desember lalu. Diskotek Colosseum mendapatkan penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Nominasi Hiburan & Rekreasi - Klab Malam & Diskotek.

Menurut Hana, selama ini tempat hiburan malam selalu mendapat cap negatif dari sebagian masyarakat maupun pemerintah. Namun, pemerintah tidak hadir untuk merangkul dan membina mereka. Padahal, pemerintah mempunyai kewajiban untuk membina pengusaha hiburan.

Hana mengatakan pemberian penghargaan kepada Colosseum semestinya menjadi langkah nyata pemerintah melihat perkembangan industri Colosseum. Justru dengan penghargaan itu tempat hiburan bakal menjaga kredibilitasnya.

"Cuma kan baru saja ada aduan masyarakat dari FPI. Walau memang Oktober kemarin ada temuan (penyalahgunaan narkoba oleh BNN), pemerintah langsung mencabut penghargaan," kata Hana. "Ada pembinaannya tidak."

Menurut Hana, semestinya pemerintah bijaksana dalam melihat permasalahan. Sebab, penyalahgunaan narkoba bisa dilakukan di mana saja. Bahkan, penyalahgunaan narkoba bisa terjadi di hotel, pusat perbelanjaan hingga restoran.

Pemerintah bisa berbuat tegas dengan memberikan hukuman jika bisa membuktikan manajemen terlibat dan memfasilitasi penyalahgunaan narkoba. Namun, temuan BNN DKI terhadap penyalahgunaan narkoba langsung membuat pemerintah menyangkutkan ke seluruh yang ada di tempat hiburan malam.

"Akhirnya memberatkan. Kalau dari hasil temuan itu ada keterlibatan manajemen baru seperti yang lain ditutup," kata Hana. "Itu kan tidak ada. Sudah jelas tidak ada keterlibatan manajemen."

Asosiasi, kata Hana, tidak akan terima jika pemerintah nantinya menutup Colosseum tanpa ada bukti keterlibatan manejemen dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Ia berharap gubernur tidak membela sebagian orang yang menolak tempat hiburan malam.

Menurut Hana, gubernur seharusnya bisa menengahi jika ada permasalahan. Sebab, tugas pemerintah adalah mengayomi semua masyarakat termasuk para pengusaha hiburan malam.

"Kami sedih dituding tempat maksiat, tapi pajak diterima. Saya tantang apakah pemprov pernah pembinaan. Bukan hanya pengawasan dan penindakan," kata Hana. "Tugas pemerintah itu mengayomi pengusaha juga. Harus diberi haknya untuk pembinaan. Tidak pernah ada itu."

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pemberian penghargaan Colosseum diputuskan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan SK Nomor 388 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemenang Adikarya Wisata 2019. Penetapan tersebut, kata dia, dibumbuhi tanda tangan cetak Gubernur DKI Jakarta. Saefullah menyebutkan, semua proses seleksi hingga penentuan penerima penghargaan ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.