TEMPO.CO, Jakarta - Mantan staf Ahok, Ima Mahdiah, menilai wajar bila fraksi PSI DPRD DKI mengembalikan dana reses yang dialokasikan untuk mereka. Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut fraksi PSI tidak menyelesaikan jatah 16 titik agenda pertemuan dengan warga untuk setiap legislatornya.

"PSI kan tidak menyelesaikan titik resesnya. Ya saya kalau tidak menyelesaikan titik reses, ya saya kembalikan," kata Ima saat dihubungi, Ahad 22 Desember 2019.

Sebelumnya, fraksi PSI mengumumkan pengembalian dana reses Rp 752 juta ke kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Uang itu adalah sisa dari total dana reses Rp 2,44 miliar yang diterima delapan anggota Fraksi PSI DPRD DKI. Mereka hanya menggunakan Rp1,68 miliar sehingga kelebihan dikembalikan.

Dalam laporan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kepada Sekretariat DPRD, partai besutan Grace Natalie itu telah mengunjungi 102 titik lokasi dan menemui 11.600 warga untuk mencatat aspirasi, serta pengaduan mereka selama masa reses pada 4-19 Desember 2019.

Menurut Ima, mantan staf Basuki Tjahaja Purnama saat menjabat gubernur, DKI mengalokasikan anggaran reses untuk setiap anggota DPRD Rp 297 juta untuk 16 titik agenda pertemuan dengan masyarakat.

Ima mengaku menyerap seluruh dana untuk reses tersebut karena memenuhi 16 titik agenda pertemuan dengan warga. "Bahkan saya lebih dari 16 titik. Saya nambah satu titik jadi 17 dan mengeluarkan uang tambahan pribadi," ujarnya.

Ima telah mendengar Fraksi PSI mengembalikan sisa dana reses sejak beberapa hari lalu. Ima pun bertanya dengan Sekretariat DPRD DKI untuk meminta penjelasan terkait anggaran yang dikembalikan PSI.

Kepada Ima, Sekretariat DPRD DKI menjelaskan bahwa PSI tidak menunaikan seluruh jatahnya bertemu dengan warga. Fraksi PSI DKI mendapatkan alokasi 128 titik pertemuan dengan warga. Namun, mereka hanya bisa menunaikan pertemuan sebanyak 102 titik.

"Bahkan saya diberi tahu Setwan ada anggota Fraksi PSI yang hanya mendatangi enam titik saja," ujar Ima.

Menurut Ima, dengan tidak maksimalnya PSI menyerap anggaran reses justru merugikan konstituen mereka. Sebab, masih ada 26 titik agenda pertemuan dengan konstituen yang mereka tidak tunaikan.

"PSI mengembalikan (sisa reses) tapi hak masyarakat jadi tidak dapat (menyampaikan aspirasinya," ujarnya. "Seharusnya dia (PSI) bisa bertemu masyarakat yang lebih banyak. Kalau saya semestinya dapat 16 titik blusukan bertemu masyarakat. Saya manfaatkan betul."

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengatakan pengembalian uang sisa reses dari setiap anggota fraksi partainya merupakan inisiatif sendiri. "Kebetulan ada sisa dana reses. Jadi wajib dikembalikan," kata William.

Menurut William, pengembalian dana reses dari PSI merupakan suatu langkah yang sederhana. Sebab, sisa uang tersebut memang tidak dasar hukum untuk digunakan lagi. "Jadi harus dikembalikan. Kalau misal satu orang dapat Rp 300 juta dan hanya terpakai Rp 200 juga, ya sisanya dikembalikan," ujarnya. "Sesederhana itu."