Gaduh Penghargaan Colosseum, Disparbud: Diskotek Masuk Hiburan

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 23 Desember 2019 14:38 WIB

Ilustrasi Colosseum. Instagram/@Colosseumjkt

TEMPO.CO, Jakarta - Buntut ribut penghargaan Adikarya Wisata yang diraih diskotek Colosseum Club lalu dibatalkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta menjelaskan kategori diskotek sudah masuk penghargaan sejak dulu.

Penghargaan Adikarya Wisata sudah digelar sejak 1974 dalam dua tahun sekali. "Sudah dari dulu tidak serta merta sekarang ada," ujar Plt Kepal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sri Haryati di DPRD, Jakarta Pusat, Senin 23 Desember 2019 saat menjelaskan gaduh Colosseum kepada para anggota dewan.

Namun Sri tidak mengetahui persis kapan kategori tersebut pertama kalinya diadakan.

Sri menyebutkan bahwa pemberian penghargaan untuk dikstotek tersebut masuk dalam kategori hiburan, yang meliputi karaoke, golf, hiburan rekreasi dan diskotek.

Sri mengatakan pemberian penghargaan tersebut merupakan reward bagi kontribusi terhadap sektor wisata di Jakarta termasuk diskotik. "Dalam aturannya bahwa kita berikan penghargaan bagi industri wisata ini sebagai reward," ujarnya.

Dalam rapat dengan Komisi B, Sri menjelaskan kriteria dan penilaian dalam adikarya wisata yang meliputi dedikasi, prestasi dan kontribusi. Metode penilaian dokumen skunder, survei wawancara dan kunjungan verifikasi.

Terkait adanya pembatalan penghargaan adikarya untuk diskotik Colosseum kata Sri lantaran adanya surat teguran ke Colosseum yang tidak terinfokan ke tim penilaian. "Seharusnya kalau sudah mendapatkan teguran tidak bisa menang penghargaan," ujarnya.

Sri memgakui adanya miskomunikasi di internal dinas sehingga surat teguran terhadap diskotek Colosseum tersebut tidak sampai ke penjurian Adikarya Wisata.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

26 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

37 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

43 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

45 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

48 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

49 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

49 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya