Kisruh Colosseum, DPRD DKI Akan Panggil BNNP dan Inspektorat

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Febriyan

Senin, 23 Desember 2019 21:34 WIB

Komisi B DPRD DKI bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggelar rapat terkait penghargaan Adikarya Wisata yang sempat diraih diskotek Colosseum Club di DPRD, Senin 23 Desember 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi B DPRD DKI akan memanggil BNN Provinsi Jakarta beserta Inspektorat DKI dalam lanjutan rapat bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentang penghargaan adikarya wisata yang diberikan ke diskotek Colosseum yang kemudian dibatalkan.

"Jadi kita akan panggil BNN Provinsi dan inspektorat untuk melanjutkan rapat ini,"ujar Ketua Komisi B, Abdul Aziz di DPRD DKI, Senin 23 Desember 2019.

Abdul mengatakan bahwa kehadiran BNNP akan memberikan penjelasan terkait temuan adanya penggunaan narkoba di Colloseum. Temuan tersebut menjadi dasar DKI membatalkan penghargaan adikarya untuk Colosseum.

Sedangkan inspektorat DKI lanjut Abdul untuk memberikan keterangan atas hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap sejumlah pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bertanggung jawab dalam pemberian Adikarya 2019.

Rapat Komisi B tersebut diskor hingga dua pekan ke depan. "Karena DPRD akan rapat RAPBD, rapat ini diskor," ujar Abdul.

Advertising
Advertising

Dalam rapat tersebut Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sri Haryati menyatakan adanya miskomunikasi di internal dinas terkait penghargaan kepada Colosseum.

Sri menyebutkan bahwa bulan Oktober dinas memberikan surat teguran kepada Colosseum usai berkordinasi dengan BNNP DKI. Namun kata dia, surat teguran tersebut tidak diketahui oleh tim penilai penghargaan adikarya.

"Surat ini tidak terinfokan ke penjurian, seharusnya yang dapat surat teguran tidak bisa mendapatkan penghargaan,"ujarnya.

Sri menyatakan saat ini pihak yang bertangung jawab dalam penghargaan tersebut tengah diperiksa oleh inspektorat.

Sebelumnya penghargaan terhadap diskotek Colosseum dicabut oleh Pemprov DKI Jakarta setelah mendapatkan protes dari organisasi massa Front Pembela Islam. FPI menilai pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk keberpihakan Pemprov DKI Jakarta terhadap kemaksiatan.

Namun Pemprov DKI Jakarta berdalih pencabutan penghargaan tersebut bukan dilakukan karena tekanan dari FPI melainkan karena ada kesalahan fatal dalam penilaian oleh tim juri. Colosseum dianggap tak layak mendapat penghargaan karena BNN Provinsi DKI Jakarta mensinyalir adanya peredaran narkoba di sana.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

11 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

11 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

13 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

16 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

19 hari lalu

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

DLH DKI Jakarta mengangkut sampah yang dilakukan selama periode tujuh hari sebelum hingga hari kedua Lebaran 2024

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

19 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima Dunia Pagi Ini

19 hari lalu

Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima Dunia Pagi Ini

Berdasarkan pantauan pada pukul 05.35 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 151.

Baca Selengkapnya