TEMPO.CO, Jakarta - Perdagangan manusia berkedok kawin kontrak di kawasan Puncak, menurut Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin tidak hanya dilakukan oleh turis asing asal Timur Tengah.

Namun praktik haram kawin kontrak tersebut juga banyak dilakukan oleh para imigran alias 'wisatawan bodong' yang berada di tempat penampungan imigran.

Maka Bupati Ade berkeinginan Kementerian Hukum dan HAM memindahkan penampungan itu ke wilayah lain. "Ini bukan hanya wisatawan, ini juga ada persoalan dari imigran," kata Ade Yasin di Kamtor Polres Bogor, Senin malam 23 Desember 2019.

Ade mengatakan pratik haram kawin kontrak yang dilakukan oleh para imigran itu ternyata ada yang sampai beranak pinak, yang akhirnya banyak bercampur dengan masyarakat.

Bahkan mereka berusaha dagang dan sebagainya. Sehingga mulai menggeser warga setempat baik di pasar maupun di tempat lainnya hingga berdagang di jantung Kabupaten Bogor di Stadion Pakansari.

Bupati Bogor Ade Yasin ditemani anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah saat jumpa pers pengungkapan praktik prostitusi kawin kontrak di Puncak di Mapolres Bogor, Senin malam 23 Desember 2019. TEMPO/M.A MURTADHO

Ade menyebut jika sudah bercampur aduk penampungan imigran dengan tempat wisata, dia khawatir mengganggu para wisatawan. "Sehingga membuat tidak nyaman wisatawan bener yang berlibur di puncak," ucapnya.

Untuk memisahkan wisatawan asli dan wisatawan bodong tersebut, Ade mengatakan di wilayah yang di pimpinnya saat ini masih banyak wilayah yang bisa digunakan untuk penampungan para imigran.

Harapannya jika dipindahkan ke tempat lain, pihak atau jajarannya tidak akan begitu kesulitan dalam mendata para pelancong dari luar negeri. Artinya jika kembali ditemukan kasus prostitusi halal itu, akan sangat mudah dalam menindaknya dan menghilangkan praktik haram tersebut.

Terutama di destinasi wisata Puncak. "Banyak tempat, seperti (pindahkan) ke Gunung Sindur di Tenjo, masih banyak tempat kosong," kata Ade.

Keberlangsungan para wisatawan bodong alias imigran di penampungan Cisarua hingga beranak pinak dan berusaha atau mengais rezeki di kawasan Puncak, Ade Yasin menyebut data dan faktanya sudah dia kantongi dan itu berdasar dari informasi yang dia terima dari satuan polisi pamong praja atau Satpol PP yang mendata ada banyak toko atau warung berplang tulisan bahasa arab.

Ade juga menyebut toko dan plangnya ada yang berizin, ada juga yang tidak. "Berizin pun yang berlebel tulisan Arab akan ditertibkan karena ini di Indonesia ya bukan di Arab, yang tidak berizin apa lagi," kata Bupati Bogor Ade Yasin.