Jokowi Instruksikan Anies Baswedan Selesaikan Sodetan Ciliwung

Reporter

Antara

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 8 Januari 2020 18:48 WIB

Presiden Joko Widodo meninjau Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat 3 Januari 2020. Presiden ingin memastikan semua alat penanganan banjir yang ada di Waduk tersebut berfungsi secara optimal. Waduk ini dilengkapi dengan pompa yang fungsi utamanya pada saat kondisi banjir dan pasang air laut (rob), dimana air akan dipompa dari Waduk Pluit ke laut. Foto/Biro Pers

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelesaikan pembebasan lahan di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur untuk lanjutan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung.

"Saya minta sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," kata Presiden Jokowi saat menerima sejumlah kepala daerah terdampak banjir di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 8 Januari 2020.

Menurut Presiden, pembangunan sungai baik melalui konsep normalisasi maupun naturalisasi harus segera dilanjutkan.

Suasana di situs outlet sodetan kali Ciliwung, Jalan Otista III, Kebon Nanas, Jakarta, 19 Oktober 2017. TEMPO/M. YUSUF MANURUNG

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan sungai yang perlu dibenahi alirannya tidak hanya Sungai Ciliwung, melainkan ada belasan sungai lain, termasuk Sungai Cipinang, Sungai Buaran dan Sungai Mookervart.

"Saya kira perlu dilakukan penormalan kembali sehingga aliran air di Jakarta bisa normal kembali," kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan pada Jumat (3/1/2020), skdetan Sungai Ciliwung dapat signifikan mengurangi debit aliran air sehingga membantu mengurangi banjir.

Sodetan Sungai Ciliwung dapat mengalirkan air sebanyak 60 meter kubik per detik ke Kanal Banjir Timur (BKT) untuk diteruskan langsung menuju laut di utara Jakarta.

Sementara debit air banjir Sungai Ciliwung mencapai 570 meter kubik per detik. Jika sodetan itu terwujuf, maka debit air banjir dapat terkurangi menjadi 510 meter kubik.

Dari rencana 1,2 kilometer sodetan yang di bawah tanah antara kawasan Bidara Cina, Otista, hingga ke Kali Cipinang, menuju KBT, baru terbangun 600 meter.

Sementara sisa pembangunan, termasuk pembangunan jalur masuk air atau "water inlet", terkendala karena faktor pembebasan lahan. Jika pembebasan lahan sudah dilakukan, Menteri Basuki menilai pembangunan lanjutan sodetan Ciliwung memakan waktu sekitar 6 bulan.

ANTARA

Berita terkait

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

20 menit lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

10 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

10 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

12 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

16 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

17 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

20 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

20 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

21 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya