TEMPO.CO, Serang -Terkait banjir bandang di Kabupaten Lebak, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Andra Soni menilai Pemprov Banten masih gagap dalam penanganan bencana.

Menurutnya, proses penanganan bencana di wilayah Provinsi Banten dinilai memprihatinkan. “Proses penanganan dan evakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Lebak oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten juga sangat lamban,” ujar Andra Kamis, 9 Januari 2020.

Andra Soni meminta Pemprov Banten mempersiapkan data terpadu untuk menghimpun data-data dampak bencana. Sehingga pemprov memiliki pusat data yang terpercaya untuk sumber penanganan bencana. “Mesti ada pusat data terpadu,” katanya.

Menurutnya, selain karena belum terisinya jabatan Kepala BPBD Provinsi Banten definitif, juga tidak adanya crisis center yang menyebabkan tidak sinkronnya data korban bencana. “Jabatan Kepala BPBD Banten masih dijabat oleh plt, ini sudah cukup lama dan data yang tersedia masih berbeda antara satu dengan yang lainnya, bagaimana tidak gagap menangani bencana. artinya mampu menghadapi bencana tapi tidak maksimal,” katanya.

Politisi Partai Gerindra tersebut berharap kondisi tersebut dapat segera diperbaiki. Lemahnya koordinasi masih terjadi dalam menangani penanggulangan bencana di Lebak. Hal itu terlihat ketika penanganan bencana yang kembali datang di penghujung tahun.

“Kita harus siap menangani bencana, dan ini sudah terbukti dua tahun berturut-turut. Waktu itu akhir tahun gagap menangani Tsunami, dan sekarang diawal tahun banjir bandang,” tegasnya.

Menurutnya, BPBD yang mendapat dukungan aggaran dari Pemprov Banten mestinya lebih cepat dan tanggap dalam menangani bencana. “Namun temuan di lapangan, aksi penyaluran bencana dan evakuasi korban bencana lebih banyak dilakukan oleh relawan, ormas. Kan sudah diberi anggaran untuk siap menghadapi bencana,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Kusmayadi mengatakan, saat ini Pemprov Banten masih memfokuskan penanganan bencana banjir di Kabupaten Lebak pada masa tanggap darurat ini. Sebab, Lebak tercatat sebagai wilayah terdampak banjir paling luas.

Selain itu, di Lebak juga masih ada dua daerah terpencil yaitu Gunung Julang dan Kampung Cigobang. Di dua daerah tersebut beberapa warga sudah bisa dievakuasi dan sisanya memilih bertahan. Alasannya karena aset rumah dan aset lain.

Kusmayadi berkilah bahwa pihaknya sudah mendirikan crisis center. “Sebenarnya ada tapi tidak di lapangan. Kita gunakan crisis center di GSG di Lebak Gedong. Namun data dikirim ke Pusdal Ops (Pusat Pengendali Operasi) data kita bisa dilihat secara langsung. Data sudah disebar ke lembaga lain supaya jadi rujukan,” katanya.

Menurutnya, BPBD Banten terus memperbaharui data dampak banjir yang menerjang wilayah di Banten. Terbaru warga yang meninggal dunia tercatat mencapai 20 orang, rinciannya 10 warga di Kabupaten Lebak, 4 di Kota Tangerang Selatan dan 6 di Kota Tangerang.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim di lapangan, banjir di Banten terjadi di 43 kecamatan dan 182 desa/kelurahan di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Warga yang terdampak mencapai 143.859 dari 54830 kepala keluarga (KK).

Dampak banjir bandang di masing-masing kabupaten/kota bervariasi. Untuk Kabupaten Lebak 10 warga meninggal dunia, 30 jembatan putus, 19 unit sekolah rusak berat, 1.310 rumah rusak berat, dan 520 rumah rusak ringan. “Untuk jembatan 28 kewenangan kabupaten dan 2 kewenangan pemprov,” katanya.