TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berencana menggulirkan panitia khusus atau pansus banjir terkait banjir besar yang melanda Jakarta pada 1 Januari 2020.

Pansus banjir dibentuk untuk mencari data, penyebab dan solusi banjir yang kerap menerjang ibu kota.

Usulan pembentukan Pansus pertama kali dilontarkan Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco. Wacana ini tercetus ketika PAN, NasDem, Golkar, dan PSI meninjau banjir di Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa, 7 Januari 2020. Banjir di Semanan tak kunjung surut hingga sepekan.

Dari hasil kunjungan itu, Basri mengutarakan, Pansus banjir bakal mencari tahu berbagai hal tentang banjir Jakarta, mulai dari penyebab hingga solusi. Nantinya, dewan akan menyerahkan hasil rekomendasi Pansus kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menanggulangi banjir.

Petugas UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membersihkan sampah yang tersangkut di aliran Kanal Banjir Barat Ciliwung, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020. Pembersihan sampah di aliran kanal tersebut sebagai salah satu upaya untuk mencegah banjir di Jakarta. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Berikut pandangan Fraksi di DPRD DKI terkait dengan usulan pembentukan Pansus Banjir :

1.Golkar

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco melihat dampak yang besar banjir tahun ini membut legislator Kebon Sirih merasa perlu membentuk pansus. Dengan adanya pembentukan Pansus Banjir, menurut dia, dewan bisa mencari tahu data, penyebab dan dampak hingga solusi terhadap banjir di ibu kota.

"Hasil pansus ini akan menjadi rekomendasi untuk gubernur dalam menanggulangi banjir," ujarnya.

<!--more-->

Pansus Banjir, Baco menambahkan, jangan dianggap upaya dewan untuk mencari kesalahan gubernur. "Apalagi upaya untuk menggulingkan. Bukan itu. Justru pansus ini bakal membantu gubernur," ucapnya.

2.PAN

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mennyatakan partainya siap mendukung pembentukan panitia khusus alias Pansus banjir Jakarta. Menurut dia, PAN bertujuan mengevaluasi kinerja pemerintah DKI menangani permasalahan banjir lewat pansus itu.

"Kami tahu kalau banjir ini datangnya bencana, kita tidak bisa prediksi, tentu dengan lambannya pemerintahan DKI kami ingin tahu ada persoalan apa," kata Lukmanul saat dihubungi, Jumat, 10 Januari 2020.

PAN, Lukmanul melanjutkan, ingin dewan mengevaluasi ihwal banjir secara menyeluruh. Pembahasannya mulai dari anggaran, fungsi pompa, dan lainnya. Dia meyakini fakta-fakta soal banjir yang melanda Jakarta sejak 1 Januari 2020 itu dapat terungkap dengan membentuk pansus.

3. Partai Demokrat

Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI Jakarta belum memutuskan dukungan terkait dengan pembentukan panitia khusus (pansus) banjir Jakarta. Wakil Ketua Fraksi Demokrat Achmad Nawawi menyebut, pihaknya masih mempertanyakan tujuan pansus tersebut.

"Saya mau tanya dulu pansus itu arahnya ke mana. Kalau tujuannya sekadar menyudutkan Gubernur, buat apa?" kata Achmad saat dihubungi, Jumat, 10 Januari 2020.

Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat rapat terkait banjir bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020. TEMPO/Subekti

Menurut dia, untuk saat ini pansus banjir tak diperlukan. Dewan, Achmad melanjutkan, tinggal memanggil dinas terkait yang dianggap kurang optimal menangani persoalan banjir. Achmad menuturkan belum ada pembicaraan lebih lanjut di internal Demokrat soal pansus. "Ketua fraksinya juga belum kontak-kontak saya tentang itu," ucap dia.

4. Gerindra

Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mendukung pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki banjir atau Pansus banjir ibu kota.

"Kembali lagi selama tujuannya untuk kebaikan penanganan ke depan bukan untuk menyerang pribadi seseorang dan sesuai arahan partai kenapa tidak untuk mendukungnya," kata Ketua Fraksi Gerindra DKI Rani Mauliani melalui pesan singkatnya, Kamis, 9 Januari. 2019. "Pastilah didukung (pembentukan Pansus Banjir)."

<!--more-->

Selama pembentukan itu memungkinkan dan untuk kebaikan, menurut dia, tidak ada salahnya Pansus Banjir dibentuk. Sebab, ia melihat, penyebab banjir di ibu kota kemarin diduga ada kelalaian dari Pemerintah Provinsi DKI. "Contoh kecil mesin pompa yang rusak yang mungkin karena tidak adanya perawatan yang berkala," ujarnya

5. PDIP

Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan perlu ada evaluasi atas penanganan banjir oleh pemerintah DKI. Sebab, dia menilai, pemerintah DKI gagap menangani banjir. "Gagap, terkaget-kaget. Kalau ada antisipasi kan tidak mungkin gagap," kata Gembong saat dihubungi, Sabtu, 11 Januari 2020.

Menurut dia, pemerintah DKI tak menyiapkan program antisipasi banjir. Selain itu, pemerintah DKI tidak menginformasikan peringatan dini banjir kepada warga. Gembong mengutarakan, pemerintah daerah tak memanfaatkan media sosial atau teknologi lain untuk menyebarkan prediksi banjir. "Itu tandanya kalau kita (DKI) tidak siap. Kita gagap," ucap Gembong.

Karena itulah, PDIP mendukung pembentukan panitia khusus alias pansus banjir Jakarta. Tujuannya untuk mengevaluasi program DKI. Dia menilai program DKI haruslah fokus pada persoalan prioritas. Salah satunya permasalahan banjir.

6. PSI

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai pansus banjir diperlukan guna mengevaluasi kinerja dinas secara keseluruhan. Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, menuturkan Pemerintah Provinsi DKI sudah bekerja namun masih ada masalah di lapangan sehingga banjir menerjang Ibu Kota. "Urgensinya sebenarnya untuk mengevaluasi karena banjir kemarin. Faktanya banyak pompa air yang rusak, tanggul tidak siap," kata Idris saat dihubungi, Sabtu, 11 Januari 2020.

LANI DIANA