TEMPO.CO, Jakarta -Wali Kota Depok Muhammad Idris Abdul Somad meminta agar permasalahan banjir di Jabodetabek bisa diatasi sebelum perpindahan Ibu Kota dari Jawa ke Kalimantan.

"Sebelum Ibu Kota pindah permasalahan banjir ini harus selesai. Jangan sampai ini kota pindah masalah banjir tetap begitu saja," ujar Idris saat menjadi pembicara di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu 15 Januari 2020.

Idris mengatakan jika permasalahan banjir harus diatasi dengan sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Terutama kata dia soal penanganan banjir di kawasan aliran sungai.

Wali Kota Idris menyebutkan untuk kota Depok butuh perhatian dan bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk bantuan pendanaan. Saat ini salah satu kendala penanganan banjir di Depol kata dia adalah keterbatasan dana.

Sejumlah mobil terendam air ketika banjir melanda Perumahan Jati Bening Permai, Bekasi, Rabu, 1 Januari 2020. Hujan lebat yang mengguyur Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi sejak malam hari menyebabkan sejumlah tempat di wilayah itu terendam air. ANTARA/Saptono

Menurut Idris keterbatasan dana tersebut menyebabkan penanganan banjir di Depok belum bisa komprehensif. Dia memisalkan pembangunan turap di sungai yang pengerjaannya reaktif.

Idris menyebutkan pada tahun 2019 anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Depok Rp 226 miliar, selain itu Depok juga menerima dana hibah dari pemerintah DKI untuk revitalisasi situ UI.

Idris menyatakan adanya bantuan dana tersebut amat perlu karena pengendalian banjir di Depok sangat strategis untuk menahan air yang menuju ke Jakarta. "Penanganan banjir Kota Depok sangat strategis untuk menahan air tidak lari ke Jakarta (semua)," ujarnya.