Demo di Balai Kota, PKS: Kenapa Siriknya Hanya ke Pak Anies?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah massa Jakarta Bergerak Rakyat Bersatu saat menggelar aksi ke kawasan Patung Kuda mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mundur, Selasa 14 Januari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    Sejumlah massa Jakarta Bergerak Rakyat Bersatu saat menggelar aksi ke kawasan Patung Kuda mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mundur, Selasa 14 Januari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan massa yang meminta Gubernur DKI Anies Baswedan, turun karena masalah banjir di ibu kota, tidak tepat.

    Menurut anggota Fraksi PKS itu, tanggung jawab banjir di DKI, tidak bisa hanya dibebankan ke gubernur Anies Baswedan sendiri, tapi juga semestinya ke pemerintah pusat.

    "Kenapa gak minta pusat yang turun (tangani banjir)," kata Wakil Ketua DPRD DKI itu saat dihubungi, Rabu, 15 Januari 2020.

    Massa Suara Rakyat Bersatu, Jakarta Bergerak mendesak Anies mundur karena dianggap tidak bisa menanggulangi banjir di ibu kota. Pada Selasa, 14 Januari kemarin, mereka berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI, tapi digeser polisi ke Patung Kuda Arjuna Wiwaha, karena dikhawatirkan berbenturan dengan massa yang mendukung gubernur.

    Salah satu orator dalam Suara Rakyat Bersatu, Jakarta Bergerak, Dewi Tanjung mengatakan aksinya akan terus dilakukan sampai di tingkat Kementerian Dalam Negeri hingga berhasil menurunkan Anies Baswedan dari jabatannya.

    "Kami akan terus beraksi. Kami nanti aksi ke DPRD, kami juga akan aksi hingga Kemendagri, dan kalau perlu bertemu Presiden," kata Politisi PDI Perjuangan ini saat orasi sebelum massa bubar di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020

    Menanggapi rencana Massa Suara Rakyat Bersatu, Suhaimi mengatakan semestinya mereka tidak hanya menuntut gubernur DKI. Sebab, banjir besar juga menerjang kawasan Banten dan Jawa Barat, dengan dampak yang lebih besar.

    "Kalau hanya Pak Anies, yang lainnya juga dituntut turun dong. Kenapa siriknya hanya ke Pak Anies," demikian Suhaimi lagi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ETLE, Berlakunya Sistem Tilang Elektronik Kepada Sepeda Motor

    Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah memberlakukan sistem tilang elektronik (ETLE) kepada pengendara sepeda motor.