TEMPO.CO, Jakarta- Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Ciliwung Kementerian PUPR akan normalisasi sungai Ciliwung pada tahun ini sepanjang 1,2 km. "Untuk tahun ini sepanjang 1,2 km," ujar Kepala BBWS Ciliwung Bambang Hidayat saat ditemui di Salemba UI, Jakarta Timur, Rabu 15 Januari 2020.

Bambang mengatakan 1,2 km tersebut merupakan hasil pembebasan lahan pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020 kata dia belum ada pengajuan pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung.

Bambang menyebutkan program normalisasi Sungai Ciliwung telah dilakukan sepanjang 16 km dari target pengerjaan 33 km. Menurut dia salah satu kendala dari proyek normalisasi adalah pembebasan lahan karena ditempati oleh warga yang menolak untuk direlokasi.

"Sekarang kawasan sungai Ciliwung di Jakarta sudah perkotaan kiri kanan gedung, di bantaran sungai ditinggali warga, jadi salah satu kendala normalisasi adalah pembebasan lahan," ujarnya.

Bambang mengatakan proyek normalisasi Sungai Ciliwung tersebut diperkirakan menambah kapasitas daya tampung sampai 570 m3/detik.

Kementerian PUPR kemudian menyatakan bahwa salah satu penyebab banjir Jakarta pada awal Januari lalu adalah program normalisasi yang belum selesai.

“Namun mohon maaf bapak Gubernur selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah dinormalisasi 16 kilometer. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang,” ujar Basuki di Monas, Jakarta, Rabu, 1 Januari 2020.

Basuki pun mengajak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mendiskusikan program normalisasi itu. Selain Ciliwung, Basuki ingin ada normalisasi Kali Pesanggrahan dengan sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur.

Basuki mengakui kendala dalam melakukan normalisasi, yaitu bernegosiasi dengan warga yang lahannya terdampak Karena itu Basuki meminta Anies Baswedan yang melakukan negosiasi tersebut. “Ini keahlian beliau (Anies) untuk persuasif. Tanpa itu, pasti akan menghadapi kejadian berulang seperti ini,” ujarnya.