TEMPO.CO, Jakarta - Proses pemilihan Wagub DKI Jakarta yang tak kunjung usai dinilai berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Michael yang mengajukan gugatan soal pemilihan pengganti kepala daerah yang meninggal atau mengundurkan diri ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam berkas gugatannya, Michael mengambil contoh proses penyusunan APBD 2020 hingga penanganan banjir yang melanda Jakarta awal tahun ini. Menurut dia, molornya penyusunan APBD dan penanganan banjir yang tak maksimal merupakan dampak dari belum terpilihnya wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno.

"Akibatnya DKI telat mengesahkan APBD 2020, banjir di awal tahun, serta serapan anggaran DKI yang 57,17 persen," tulis Michael dalam permohonan gugatannya seperti dilansir laman resmi Mahkamah Agung, Sabtu 18 Januari 2020.

Michael menilai bahwa hal tersebut kemudian merugikan dirinya dan warga Jakarta yang ikut dalam pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Hal ini merupakan kerugian konstisional bukan hanya pemohon tetapi juga warga DKI Jakarta."

Michael mengajukan gugatan terhadap pasal 176 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah atau wakilnya yang meninggal dunia atau mengundurkan diri diserahkan ke DPRD.

Menurut dia, proses pemilihan di DPRD tak memberikan kepastian hukum karena tak memiliki batas waktu. Alhasil, pemilihan Wagub DKI pun tak kunjung kelar meskipun Sandiaga Uno telah mundur selama lebih dari satu setengah tahun.

Dia meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan pasal tersebut dan mengubah mekanisme pergantian antar waktu kepala daerah itu. Menurut dia, pemilihan pengganti Sandiaga Uno sebaiknya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Agar lebih efesensi maka pemilihan Wagub mekanismennya Pemilu," tulisnya.

Michael juga menyebutkan bahwa pemilihan Wagub DKI yang diserahkan ke partai politik pengusung mencederai konstitusi dan demokrasi. Hal ini kata dia jelas karena amanat konstitusi pasal 28 D ayat 3 tetang masyarakat mempunyai hak yang sama dalam menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 176 Undang-Undang Pilkada yang memberikan kewenangan kepada partai pengusung, menurut dia, juga mencedarai prinsip demokarsi tetang syarat 50+1 dalam pemilihan kepala daerah.

Proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga saat ini memang masih belum jelas. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya telah menyerahkan dua nama - Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto ke DPRD untuk dijadikan pengganti Sandiaga Uno.

Namun proses pemilihan di DPRD tak kunjung berjalan hingga akhirnya Gerindra menyodorkan empat nama kepada PKS untuk dimasukkan sebagai satu dari dua cawagub. Keempat nama tersebut adalah Arnes Lukman, Ahmad Riza Patria, Ferry Juliantono, dan Saefullah.

Meskipun demikian, PKS hingga saat ini belum memberikan jawaban terkait nama yang disodorkan Gerindra. Alhasil, proses di DPRD DKI terus jalan ditempat.