TEMPO.CO, Jakarta - Dua calon wakil gubernur DKI dari Gerindra dan PKS disarankan untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Hal itu disampaikan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno.

"Jangan sampai membeli kucing dalam karung. Sebab (wagub) tidak dipilih langsung rakyat," kata Adi saat dihubungi, Selasa, 21 Januari 2020.

Partai Gerindra mengumumkan dua nama baru yang bakal diusung menjadi calon wakil gubernur DKI di kantor Fraksi Gerindra DKI, Senin, 20 Januari 2020. Keduanya adalah Nurmansyah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra.

Mereka menggantikan dua kader PKS yang sebelumnya telah diusung kedua partai, yakni Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, yang kini menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PKS.

Adi menuturkan mengacu undang-undang yang ada pemilihan wagub diserahkan kepada partai pengusung, yakni Gerindra dan PKS. Cawagub bisa dipilih tanpa menjalani uji kelayakan publik.

"Kalau mau jujur sebenarnya perlu. Sekalipun tidak diatur. Sebab, ini menyangkut orang nomor dua di ibu kota," ucapnya. "Minimal publik tahu sebenarnya bagaimana pokok pikiran dari Nurmansjah dan Ahmad Riza."<!--more-->

Sejauh ini, kata dia, kedua partai pasti meyakinkan publik bahwa kader yang mereka usung memang layak mengisi kursi wagub DKI. Namun, nantinya kinerja yang akan mereka buktikan setelah nanti salah satunya terpilih.

Menurut Adi, wagub DKI yang terpilih nantinya diharapkan bisa membantu Anies dalam menuntaskan permasalahan banjir, macet, pedagang kaki lima, Oke Oce dan perkembangan ekonomi yang timpang antara kawasan Sudirman-Thamrin dengan kawasan lainnya di ibu kota. "Yang penting pembuktian setelah menjadi wagub. Kan itu sebenarnya tantangannya."

Melihat dari rekam jejak kedua cawagub DKI yang baru, menurut Adi, Riza Patria lebih berpeluang mendampingi Anies. Sebab, dilihat dari popularitas, adaptasi dan pengenalan diri, kata Adi, Riza ke publik lebih unggul dari Nurmanjah.

"Riza Patria lebih berpotensi. Dia Anggota DPR RI, sering menjadi public opinion atau rujukan politik. Itu secara figur," ucapnya.

Namun, kata dia lagi, sebenarnya melihat posisi wagub DKI, figur bukan menjadi yang utama menjadi penentu keterpilihan. "Yang utama lobi dan negosiasi serta pendekatan partai terhadap anggota DPRD itu," ujarnya. "Prinsipnya wagub bukan hanya bemper, atau pelengkap penderitaan. Tapi harus siap bekerja."