TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta menyatakan akan segera meluncurkan sistem smart e-budgeting yang baru pada bulan depan. Sistem ini diklaim bisa meminimalisir kesalahan memasukkan data seperti kasus anggaran lem aibon.

"Prosesnya sudah selesai, Februari launching," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Atika Nur Rahmania, di Balai Kota, Selasa 21 Januari 2020.

Atika menyebutkan banyak fitur baru di sistem e-budgeting yang baru tersebut. Mulai dari tingkat keamanan hingga fitur interaktif yang memungkinkan warga DKI bisa memberikan komentar atau masukan di sistem tersebut.

Warga, menurut Atika, nantinya bisa mangajukan permohonan akses kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memiliki akun di sistem E Budgeting. Untuk keamanan dan validasi, permohonan akses tersebut harus melampirkan nomor induk kependudukan. Hal itu untuk mencegah munculnya akun-akun anonim yang bisa menyebarka hate speech di fitur interaktif tersebut.

Selain itu sistem e-Budgeting yang baru juga sudah diaudit oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi terutama dalam aspek keamanan. "Kami juga dibantu langsung oleh Kominfo," ujarnya.

Atika meyakini jika sistem yang baru tersebut mampu mengatasi permasalahan proses peanggaran selama ini, terutama pasca heboh anggaran lem aibon. Sistem yang baru ini, menurut dia, akan mulai dilakukan untuk proses pembuatan APBD 2021. "Untuk APBD 2021 sudah dengan sistem yang baru,"ujarnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Anies Baswedan sempat menyalahkan sistem e-budgeting yang ada sebagai biang kerok munculnya anggaran janggal lem aibon, balpoin dan lainnya dalam proses penyusunan APBD 2020. Menurut Anies, sistem tersebut tak cukup pintar untuk mencegah hal seperti itu terjadi.

Menurut Anies, dalam sistem e-budgeting yang baru nanti DKI Jakarta akan menggunakan tiga prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan smart. Sistem baru ini dapat meminimalisir akibat dari human error saat memasukkan data.