Fraksi DPRD Dorong Uji Kelayakan Nurmansjah Lubis dan RIza Patria

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Kamis, 23 Januari 2020 13:51 WIB

Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis. Dok.Tempo / Dok.Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta -Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta sepakat menyatakan dua figur baru calon wakil gubernur atau Wagub DKI, Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria mesti menjalani uji kelayakan dan kepatutan publik.

Kedua figur cawagub DKI tersebut dari partai berbeda, yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco mengatakan partainya tidak bisa memilih keduanya tanpa melihat kelayakan keduanya melalui uji kepatutan. "Kami tidak bisa pilih wagub seperti membeli kucing dalam karung," kata Baco saat dihubungi, Kamis, 23 Januari 2020.

Warga DKI, menurut Baco, wajib mempunyai figur wagub yang bisa memperkuat kinerja gubernur. Selain itu, figur cawagub juga harus mempunyai komitmen tinggi membangun ibu kota agar lebih baik lagi. "Yang pasti tidak punya kasus dan cacat hukum juga."

Menurut Baco, kedua figur cawagub dari dua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada 2017 lalu, mempunyai peluang yang sama. Sebab, keduanya mempunyai pengalaman dan paham terhadap permasalahan ibu kota. "Tapi tetap harus menjalani fit and proper rest," ujarnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Desie Christyana mengatakan uji kelayakan bisa dilakukan agar masyarakat mengetahui visi dan misi kedua figur cawagub saat ini. "Yang pasti bisa memperingan kinerja Pak Anies," ucapnya.

Advertising
Advertising

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI, Gembong Warsono, mengatakan pemilihan wagub DKI lebih baik didahului uji kelayakan. Namun, proses tersebut mesti ditetapkan terlebih dahulu melalui tata tertib pemilihan wagub DKI. "Fit and proper test lebih baik agar publik tahu lebih dalam terhadap calonnya. Tapi fit and proper harus terbuka," ujarnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim, mengatakan uji kelayakan sangat diperlukan untuk menilai kedua figur sebelum menjalani proses pemilihan. Jadi, kata dia, dewan bisa melihat tujuan mereka untuk membantu membangun ibu kota. "Menurut kami sangat perlu fit and proper test."

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad, mengatakan uji kelayakan wajib dijalani kedua calon karena mereka berasal dari dua partai yang berbeda. "Kalau dari satu partai saja tidak masalah tidak ada uji kelayakan," ucapnya.

Kedua calon bakal dipilih salah satunya oleh 106 legislator Kebon Sirih. Dewan, kata dia, tidak mau membeli kucing dalam karung karena mempunyai tanggung jawab besar untuk memilih salah satunya dan mempertanggungjawabkan ke warga DKI.

"Ini juga pertanggungjawabannya ke masyarakat sebagai institusi untuk menjalankan proses terbuka. Sehingga masyarakat bisa tahu dan menilai juga figur cawagubnya," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Nova Paloh, mengatakan partainya menunggu keputusan rapat pimpinan gabungan dewan untuk menentukan perlu atau tidaknya uji kelayakan terhadap Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria tersebut. "Kami menunggu keputusan. Tapi memang perlu kami ketahui visi dan misi mereka."

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

19 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dulu Dampingi Anies Baswedan, Projo Sebut Ahmad Riza Patria Cocok Maju Pilkada Jakarta Bersama Ridwan Kamil

19 hari lalu

Dulu Dampingi Anies Baswedan, Projo Sebut Ahmad Riza Patria Cocok Maju Pilkada Jakarta Bersama Ridwan Kamil

Eks Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria disebut Projo potensial maju menjadi pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024, selain Rahayu Saraswati

Baca Selengkapnya

Golkar Dukung Ridwan Kamil, Ahmad Riza: Tak Semua Bisa Diusung

26 hari lalu

Golkar Dukung Ridwan Kamil, Ahmad Riza: Tak Semua Bisa Diusung

Ketua DPD Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi Airlangga Hartarto soal Ridwan Kamil dan dua kader Golkar yang jadi calon Gubernur Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

29 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

40 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

46 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

48 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

51 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya