Sengkarut Revitalisasi Monas, Simak Jejak Pernyataan Sekda DKI

Reporter

Halida Bunga

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 29 Januari 2020 06:57 WIB

Sekretaris Daerah DKI Saefullah saat memaparkan rencana revitalisasi Monas di Balai Kota, Jumat 24 Januari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan sejumlah hal terkait pro kontra revitalisasi Monas yang tengah menjadi sorotan. Berikut ini sejumlah pernyataan Saefullah:

1.Sekda DKI mengomentari perizinan dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara. Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995.

Saefullah menyebut keppres tersebut membingungkan. Pasalnya, menurut dia, keppres tersebut belum ada aturan turunannya. "Harus ada perangkatnya, sebetulnya breakdown dari Kepres ini belum ada sehingga membingungkan semuanya," ujar Saefullah saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa 27 Januari 2020.

2. Sekda DKI memutuskan menghentikan sementara revitalisasi Monas. "Kita berharap ini tidak dilakukan berlama-lama, tetapi dalam waktu singkat," ujar Saefullah saat ditemui kawasan Monas, Selasa 27 Januari 2020.

Saefullah menyebut pemberhentian akan dimulai besok sesuai dengan rekomendasi DPRD DKI sampai mendapatkan izin dari komisi pengarah.

<!--more-->

Advertising
Advertising

Adapun Saefullah mengatakan pemerintah DKI akan terus berkoordinasi dengan komisi pengarah pembangunan Medan Merdeka salah satunya Kementerian Sekretaris Negara. Selain itu kata dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merupakan sekretaris komisi pengarah juga akan berkordinasi.

Selain itu, kata Saefullah, DKI juga sudah bersurat kepada Mensetneg pada Jumat pekan lalu untuk memberikan arahan atas revitalisasi Monas tersebut.

Pimpinan DPRD DKI dan Sekretaris Daerah DKI Saefullah melihat perkembangan proyek reviltalisasi Monas, Selasa 27 Januari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

"Ada dua surat yang sudah kira kirimkan ke Mensetneg, dengan lampiran gambar Monas. Surat yang satu isinya mohom arahan," demikian Saefullah terkait perkembangan terkini revitalisasi Monas yang masih panas tersebut.

3. Pemerintah DKI Jakarta menyebut bahwa Sekretariat Negara atau Setneg sebagai Komisi Pengarah Pembangunan Medan Merdeka telah dilibatkan sejak awal terkait proyek revitalisasi Monas di Jakarta Pusat yang saat ini gaduh.

Sekretaris Daerah DKI Seafullah menyatakan Setneg sudah dilibatkan dari proses sayembara desain revitalisasi Monas. "Pada saat sayembara itu dilibatkan sudah kita libatkan menjadi pantia, juri dari unsur Setneg," ujarnya di Balai Kota Jakarta Pusat, Jumat 24 Januari 2020.

Selain itu kata Saefullah dalam revitalisasi Monas, pemerintah DKI telah berkomunikasi dengan Setneg baik secara formal atau informal. Dia menyebut telah menghadap Setneg untuk menyampaikan persetujuan reviltalisasi Monas.

Berita terkait

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Bantah Tudingan Sekda DKI Soal Punya 2 Rumah dan Mobil

4 Februari 2024

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Bantah Tudingan Sekda DKI Soal Punya 2 Rumah dan Mobil

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Furqon menyebut tudingan Sekda DKI Joko Agus Setyono itu sebagai kezaliman.

Baca Selengkapnya

Sekda DKI Sebut Ketua Kelompok Petani Kampung Bayam Madani Punya 2 Rumah Pribadi

2 Februari 2024

Sekda DKI Sebut Ketua Kelompok Petani Kampung Bayam Madani Punya 2 Rumah Pribadi

Tidak hanya Furkon, Sekda DKI menyebutkan beberapa warga eks Kampung Bayam yang menempati HPPO memiliki motor bahkan mobil.

Baca Selengkapnya

Polemik Kampung Bayam Hingga Didatangi Anak Anies dan Cak Imin, Sekda DKI Bocorkan Besaran Kompensasi Warga Terdampak

1 Februari 2024

Polemik Kampung Bayam Hingga Didatangi Anak Anies dan Cak Imin, Sekda DKI Bocorkan Besaran Kompensasi Warga Terdampak

Ada 646 KK yang di dalamnya sudah termasuk Furkon telah menerima ganti untung penggusuran Kampung Bayam untuk dibangun Stadion JIS.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ: Sekda Sebut Pemprov DKI Tak Usulkan Gubernur Ditunjuk Presiden

19 Desember 2023

RUU DKJ: Sekda Sebut Pemprov DKI Tak Usulkan Gubernur Ditunjuk Presiden

Pemprov DKI tidak pernah mengusulkan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk oleh presiden dalam RUU DKJ.

Baca Selengkapnya

Polisi Dilibatkan di Kasus Eks Warga Kampung Bayam Bobol KSB, Pemprov DKI Dukung Jakpro

19 Desember 2023

Polisi Dilibatkan di Kasus Eks Warga Kampung Bayam Bobol KSB, Pemprov DKI Dukung Jakpro

Cara tersebut diambil Jakpro lantaran eks warga Kampung Bayam menyalahi aturan dengan menghuni Kampung Susun Bayam secara sepihak dan ilegal.

Baca Selengkapnya

Sekda DKI Masih Mengkaji soal Dicoretnya Formula E Jakarta 2024

9 November 2023

Sekda DKI Masih Mengkaji soal Dicoretnya Formula E Jakarta 2024

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono masih terus melakukan kajian terkait dicoretnya Formula E Jakarta pada kalender musim depan.

Baca Selengkapnya

Jakarta Dicoret Dari Tuan Rumah Formula E 2024, Sekda DKI Masih Lakukan Kajian

8 November 2023

Jakarta Dicoret Dari Tuan Rumah Formula E 2024, Sekda DKI Masih Lakukan Kajian

FIA beralasan penghapusan Formula E Jakarta tahun depan dilakukan karena jadwalnya bertabrakan dengan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Sebut Pemerintah Pusat dan DKI Masih Bahas Usulan Pajak Ojol-Toko Online

26 Oktober 2023

Heru Budi Sebut Pemerintah Pusat dan DKI Masih Bahas Usulan Pajak Ojol-Toko Online

Pajak ojol dan toko online belum akan berlaku di Jakarta. Pemerintah pusat dan daerah masih membahas usulan tersebut.

Baca Selengkapnya

Jadwal Formula E 2024 di Jakarta Dicoret, Sekda DKI Singgung Sudah Bayar Commitment Fee

23 Oktober 2023

Jadwal Formula E 2024 di Jakarta Dicoret, Sekda DKI Singgung Sudah Bayar Commitment Fee

Sekretaris Daerah DKI menyinggung bahwa Jakarta sudah membayar biaya komitmen untuk perhelatan Formula E 2024.

Baca Selengkapnya

Maju Mundur Tilang Uji Emisi Kendaraan Bermotor, Dinilai Tak Efektif Kenapa Berlaku Lagi 1 November 2023?

16 Oktober 2023

Maju Mundur Tilang Uji Emisi Kendaraan Bermotor, Dinilai Tak Efektif Kenapa Berlaku Lagi 1 November 2023?

Tilang uji emisi kendaraan bermotor yang semula gencar, kemudian dinilai tak efektif, tapi akan diberlakukan kembali November nanti. Ada apa?

Baca Selengkapnya