TEMPO.CO, Jakarta -Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan rencana rute yang akan dilintasi oleh MRT di Tangerang Selatan masih bisa berubah. Rute sementara di antaranya Lebak Bulus-Ciputat-Pamulang-Puspitek-Rawa Buntu.

Namun, kata Airin, rute tersebut masih bisa berubah seiring dari hasil studi kelaikan (feasibility study) yang akan dilakukan. “Itu kan masih pra-FS nanti akan dilanjutkan dengan FS dan dilihat apa yang dibutuhkan dan terbaik seperti apa nanti akan berkembangannya. Termasuk, pembebasan lahan akan didiskusikan sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah,” kata Airin di sela-sela Rapat Koordinasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek atau RITJ 2020 di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.

Saat ini progres proyek MRT ke Tangerang Selatan, kata Airin, sudah dilakukan prastudi kelaikan oleh PT MRT Jakarta dan hasilnya sudah diserahterimakan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

“Kemudian harapannya ada tindak lanjutnya. Nanti ada beberapa tahapan sebelum KPBU dan nanti dimasukkan biasanya ada regulasi bahwa untuk pembangunan MRT masuk program strategis nasional,” katanya.

Airin mengaku pihaknya masih mengikuti keputusan pemda, karena proyek tersebut melibatkan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Banten.

“Kita ikut saja karena ini ada dua batas wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan itu ada dua provinsi Jakarta dan Banten. Siapa PJPK-nya (Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama) kita tunggu. Kalau pemerintah kota senang saja, dari Kemenhub pun kita menunggu,” katanya.

Adapun ia mendorong proyek MRT Jakarta hingga ke Tangerang Selatan menjadi proyek strategis nasional agar progresnya bisa segera dipercepat. “Kita masih berusaha agar masuk ke program strategis nasional. Jadi kalau sudah masuk biasanya ada percepatan,” kata Airin di sela-sela Rapat Koordinasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) 2020 di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.

Ia juga sepakat dengan skema yang disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi soal Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). “Konsep yang disampaikan Pak Menteri, kami sepakati dengan KPBU karena begitu besar pembiayaan dan lainnya. Mudah-mudahan kalau sudah masuk ke program strategis nasional bisa dilakukan asistensi dari Bappenas, Kemenkeu, PT Penjaminan Infrastruktur PII dan lainnya.