TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lewat jalur independen batal setelah terkuak eks orang kepercayaannya, Sunny Tanuwidjaja, diduga terlibat perkara suap reklamasi Teluk Jakarta. Mulanya Ahok hakul yakin maju Pilgub DKI 2017 melalui dukungan satu juta KTP yang dikumpulkan gerakan "Teman Ahok".

Ahok menyebut, Sunny telah menelepon terdakwa suap reklamasi, Mohammad Sanusi, dari dalam ruang kerja gubernur. "Gue marah besar," kata Ahok kepada tim Majalah Tempo, Rabu, 12 Februari 2020.

Ahok mendengar rekaman pembicaraan itu yang dibuka dalam persidangan perkara suap Sanusi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat pada 25 Juli 2016. Kala itu Ahok dihadirkan sebagai saksi.

Dari rekaman sadapan itu, Sunny menanyakan kepada Sanusi mengapa rancangan peraturan daerah tentang reklamasi tak kunjung rampung. Sebelum terjerat perkara korupsi, Sanusi menjabat sebagai anggota DPRD DKI.

Sejak saat itu hubungan Ahok dan Sunny renggang. Sunny tak terlihat lagi di Balai Kota Jakarta. Padahal, Sunny selalu ada kemanapun Ahok pergi. Sunny diduga menjadi penghubung antara pengembang reklamasi dan Ahok.

CEO Supporting Property Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma, pengembang pulau reklamasi, kerap menyampaikan pesan ayahnya, Sugianto Kusuma alias Aguan, kepada Ahok melalui Sunny.

Rencana Ahok maju jalur independen lewat gerakan "Teman Ahok" pun berantakan. Dia memilih maju Pilgub DKI 2017 lewat partai politik. Tiga parpol resmi mendukungnya, yaitu NasDem, Hanura, dan Golkar. Menurut dia, ketiga partai itu mendukungnya tanpa syarat.

"Syaratnya hanya bangun DKI. Kami harus hargai mereka juga," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu 3 Agustus 2016.

Bahkan, setelah keluar penjara, Ahok ogah bergabung ke kelompok pendukungnya yang kini banyak aktif di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia memilih bergabung dengan PDIP.

Baca selengkapnya di Majalah Tempo

I WAYAN AGUS PURNOMO