DPRD DKI Bakal Buka Sesi Tanya Jawab dengan Calon Wakil Gubernur

Selasa, 18 Februari 2020 07:59 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerima surat dua nama calon wakil gubernur DKI dari PKS dan Gerindra, Selasa 21 Januari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan ada usulan agar anggota dewan dapat melakukan tanya jawab dengan dua calon wakil gubernur DKI. Dia berujar tanya jawab ini seperti menguji kelayakan dua calon untuk mendampingi Gubernur DKI Anies Baswedan.

Akan tetapi, tanya jawab ini tak seperti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dulu dilakukan terhadap tiga calon wagub dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Taufik, partai pengusung, PKS dan Gerindra, tak perlu menggelar fit and proper test jika sudah terpilih dua calon.

"Kalau uji kelayakan ketika calonnya lebih dari dua, boleh diuji supaya mendapatkan dua. Kalau udah dua ya ukur aja otaknya siapa yang bego, siapa yang pinter," kata Taufik di lantai 10 Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020.

Politikus Gerindra ini melanjutkan, tanya jawab itu diusulkan berlangsung dalam rapat paripurna pemilihan wagub. Cara ini, tutur dia, juga menunjukkan bentuk pertanggungjawaban dewan terhadap konstituen atas pemilihan wagub.

"Ini bagian dari laporan kami pada publik," ucap dia.

Advertising
Advertising

Taufik berujar ada satu usulan lain untuk menambahkan isi draf tata tertib atau tatib pemilihan wagub. Usulannya agar dewan merumuskan apakah voting dalam rapur pemilihan dilakukan secara tertutup atau terbuka.

Dia menyebut dua usulan itu bakal dibahas dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) hari ini. Dewan, dia menambahkan, tak perlu membentuk panitia khusus (pansus) baru untuk menyusun tatib pemilihan. Menurut Taufik, pembahasan dapat dilakukan dalam rapimgab.

Taufik berujar proses pemilihan hingga mencapai voting calon yang berhak menggantikan posisi mantan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno itu ditargetkan rampung akhir Februari 2020. Setelah pembahasan draf tata tertib, dewan akan mengesahkan tatib pemilihan dalam rapur.

Kemudian dewan membentuk panitia pemilihan alias panlih wagub. Panlih bertugas memverifikasi seluruh persyaratan dan menyiapkan teknis pemilihan. Proses terakhir barulah dewan menggelar rapur pemilihan wagub DKI.

Dua calon yang memperebutkan kursi DKI 2 itu adalah Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka menggantikan dua calon sebelumnya, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Agung dan Syaikhu sama-sama kader PKS.

Berita terkait

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

4 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

11 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dulu Dampingi Anies Baswedan, Projo Sebut Ahmad Riza Patria Cocok Maju Pilkada Jakarta Bersama Ridwan Kamil

11 hari lalu

Dulu Dampingi Anies Baswedan, Projo Sebut Ahmad Riza Patria Cocok Maju Pilkada Jakarta Bersama Ridwan Kamil

Eks Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria disebut Projo potensial maju menjadi pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024, selain Rahayu Saraswati

Baca Selengkapnya

Golkar Dukung Ridwan Kamil, Ahmad Riza: Tak Semua Bisa Diusung

18 hari lalu

Golkar Dukung Ridwan Kamil, Ahmad Riza: Tak Semua Bisa Diusung

Ketua DPD Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi Airlangga Hartarto soal Ridwan Kamil dan dua kader Golkar yang jadi calon Gubernur Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

21 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

32 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

38 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

40 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

43 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

44 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya