TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyelenggaraan Formula E di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah pun menjawab sebagian dari kritikan Megawati tersebut.

Saefullah mengaku belum mengetahui adanya kritikan dari Megawati terkait penyelenggaraan Formula E. "Saya tidak tahu, saya tidak tahu ibu Megawati ngomong apa," kata Saefullah di Balai Kota, Kamis 20 Februari 2020.

Meskipun demikian, dia menjelaskan bahwa pemilihan Monas sebagai sirkuit Formula E bertujuan untuk memperkenalkan monumen kebanggaan Indonesia itu kepada dunia.

"Kami ingin pada waktunya nanti disorot oleh banyak kamera TV nasional dan Internasional. Sehingga 'oh ini ada ya namanya Tugu Monas, Monumen Nasional di Jakarta, Indonesia."

Selain itu, pemilihan Monas sebagai sirkuit balap Formula E diharapkan bisa mengundang wisatawan yang lebih banyak lagi ke Jakarta.

"Kami ingin Indonesia dikenal dunia, akhirat. Ngapain tanggung-tanggung terkenal di dunia? Terkenal di dunia dan akhirat," ujarnya. "Kan kita percaya setelah ada dunia ada akhirat."

Sebelumnya Megawati Soekarnoputri ikut bersuara soal keputusan Anies Baswedan yang menggelar balapan mobil listrik atau Formula E di Monas. Mega mengatakan Monas adalah cagar budaya.

"Jangan pula saya dibenturkan sama Pak Anies. Tapi saya ngomong, Monas itu adalah sudah pasti peraturannya merupakan cagar budaya. Artinya tidak boleh dipergunakan untuk apapun juga," kata Megawati dalam pengarahan kepada calon kepala daerah peserta Pilkada 2020 di DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.

"Gubernur DKI tahu apa tidak? Kenapa sih kalau mau bikin Formula E itu kenapa enggak di tempat lain."

Megawati mengkritik Anies penyelenggaraan Formula E di Monas karena kawasan cagar budaya itu dibangun dengan susah payah oleh ayahnya, Presiden RI pertama Soekarno.

Saat itu, kata dia, Soekarno mencari uang sendiri untuk membangun Monas. Soekarno, kata Mega, mencari uang sendiri karena takut pembangunan Monas tidak dilanjutkan pemerintah selanjutnya.