TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma, menilai pejabat DKI hanya ingin membuat senang Gubernur DKI Anies Baswedan selama mengurusi izin penyelenggaraan Formula E. Pendapat Merry itu terlontar setelah dewan mendengar penjelasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal ribut-ribut rekomendasi Formula E di Monas.

Dalam rapat dengan Komisi E, terkuak Anies Baswedan mengeluarkan lembaran disposisi ihwal alternatif lintas balap Formula E. Tim Sidang Pemugaran (TSP) DKI pun hanya memberikan catatan untuk lembar disposisi itu dan tak berwenang memberi rekomendasi lokasi sirkuit. Sementara lembaran disposisi Anies telah menyatakan Formula E diselenggarakan di Monas.

Karena itu, Merry menilai, TSP hanya sebagai tukang stempel administrasi untuk menyempurnakan surat rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kebudayaan DKI untuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Padahal, TSP seharusnya memberi saran terlebih dulu sebelum Dinas Kebudayaan menerbitkan rekomendasi.

"Niatnya mereka (Dinas Kebudayaan DKI) asal bapak senang. Secara administrasi dia hanya menyempurnakan, tapi secara niat ini yang bahaya," kata Merry saat dihubungi, kemarin. "Kita kalau punya karakter PNS (pegawai negeri sipil) asal bapak senang, tidak maju-maju."

Merry mengutarakan surat rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kebudayaan cacat hukum. Sebab, dinas tak mengikuti prosedur administrasi yang benar. Selain itu, penyelenggaraan Formula E di Monas diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sebab, jalan di dalam Monas bernama Lapangan Merdeka juga termasuk cagar budaya.

Surat rekomendasi ini kadung dilayangkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Pemerintah pusat pun telah memberikan izin balap mobil listrik itu digelar di Monas. Merry berencana mendorong Komisi E agar perkara ini diusulkan ditindaklanjuti dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) dewan.

"Formula E itu bukan ajang olahraga nasional yang berkelas juga sampai kita mesti mengorbankan semuanya," ucap politikus PDIP ini. "Pokoknya itu harus batal apapun caranya demi ketahanan budaya kita," lanjut dia.

LANI DIANA