TEMPO.CO, Jakarta - Komunikasi yang kurang maksimal antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo dengan para seniman diduga sebagai musabab munculnya kegaduhan soal revitalisasi TIM (Taman Ismail Marzuki).

“Titik permasalahannya komunikasi itu. Kita mau diskusi sampe besok sore juga intinya komunikasi. Mereka (seniman) diajak ngobrol,” kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi saat rapat bersama Komisi X DPR dan Gubernur Anies Baswedan di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 27 Februari 2020.

Prasetio mengatakan pihaknya telah dua kali menerima kunjungan para seniman di DPRD DKI Jakarta. Namun, kata dia, dalam dua kesempatan itu tak ada perwakilan dari Pemprov DKI.

Anggota Komisi X Rano Karno sepakat dengan hal itu. Menurut dia, ada masalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga muncul penolakan dari sejumlah seniman yang biasa beraktivitas di TIM. Seharusnya, kata dia, permasalahan revitalisasi TIM dapat diselesaikan dengan DPRD DKI, tak perlu sampai ke DPR.

“Saya sepakat sama ketua DPRD memang komunikasi yang tidak berjalan,” kata Rano Karno. Pernyataan serupa ihwal komunikasi juga disampaikan oleh anggota Komisi X lainnya, seperti Andi Muawiyah Ramly, Djohar Arifin Husin, serta Ryan Firmansyah. Mereka meminta Pemprov DKI dan Jakpro lebih getol dalam mengkomunikasikan revitalisasi TIM dengan para seniman.

Meski begitu, pada kesimpulan rapat, Komisi X mendukung upaya Pemprov DKI dalam merevitalisasi TIM. Catatannya, proyek tersebut harus transparan, sesuai dengan regulasi, serta tak berorientasi komersil. Mereka juga meminta Pengerjaan proyek revitalisasi TIM tak merusak lingkungan, serta aset lain seperti cagar budaya yang ada di sana.

Baru-baru ini, sejumlah seniman memprotes revitalisasi TIM yang dikerjakan oleh BUMD PT Jakarta Propertindo. Forum Seniman Peduli TIM juga sempat melakukan aksi menolak upaya revitalisasi itu pada Jumat pekan lalu.

Selain itu, Koordinator Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (FSPTIM), Tatan Daniel juga menduga PT Jakarta Propertindo akan mengkomersialisasi kawasan pusat kesenian tersebut usai revitalisasi TIM. Jakpro disebut bakal mencari keuntungan dari biaya penyertaan modal daerah revitalisasi TIM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI.

Ia pun menyatakan FSPTIM menolak Jakpro sebagai pengelola TIM nantinya. Mereka khawatir Taman Ismail Marzuki akan menjadi area komersialisasi dan diisi dengan kegiatan yang tak berhubungan dengan kesenian. Tatan juga meminta proyek revitalisasi dihentikan sementara sembari Pemprov dan Jakpro menggelar diskusi dengan para seniman setempat.