TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta banyak menuai kritik dalam menangani banjir Jakarta di awal 2020. Hingga Februari, setidaknya ibu kota sudah diterjang banjir besar sebanyak tiga kali.

Laporan Majalah Tempo awal Maret ini menyebutkan di tengah persoalan banjir yang masih rutin mendatangi Jakarta, Pemprov DKI Jakarta malah mengurangi anggaran program pengendalian banjir di dinas sumber daya air dan suku dinas.

Pada 2018, total anggaran program pengendalian banjir Jakarta dinas sumber daya air dan suku dinas mencapai Rp 3,5 triliun. Tahun berikutnya, anggaran turun sekitar Rp 500 miliar menjadi Rp 3 triliun. Memasuki tahun anggaran 2020, dana pengendalian banjir menyentuh angka Rp 2,5 triliun.

Padahal serapan anggaran tersebut cukup bagus. Dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019, belanja pos pengelolaan pompa stasioner, mobile, dan pintu air Jakarta Selatan mencapai 83,19 persen. Dari target Rp 19 miliar, terealisasi Rp 15 miliar. Sedangkan di Jakarta Barat, realisasi pengelolaan pompa 88,79 persen dari target Rp 41 miliar.

Kendati serapan anggarannya bagus, masih ada saja pompa yang tak berfungsi saat banjir Jakarta dua bulan kemarin. Pada banjir 1 Januari lalu ada 76 unit pompa yang tidak bekerja. Per 26 Februari, jumlah pompa yang rusak sudah berkurang menjadi 35 pompa. Puluhan pompa mati itu tersebar di Jakarta Utara (12 unit), Jakarta Timur dan Barat (7 unit), Jakarta Pusat (6 unit), dan Jakarta Selatan (3 unit).

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Dudi Gardesi, menyatakan pompa rusak tersebut terjadi karena terendam banjir. "Ada juga yang karena overheat," kata dia, pekan lalu. Menurut dia, sejumlah pompa masih dalam perbaikan.

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad melempar kritik keras. Ia menilai perlu ada evaluasi total untuk mengetahui kondisi pompa air di Jakarta. "Kok, bisa anggaran pengelolaan pompa selalu besar, tapi ketika banjir kemarin kinerja pompa bermasalah?" sebut Idris.

Majalah Tempo mencatat, realisasi anggaran 2019 total anggaran yang disediakan untuk evaluasi kinerja pompa air pengendali banjir di aliran barat, timur, tengah sudah mencapai Rp 1,6 miliar. Namun yang terserap hanya Rp 663 juta atau 40 persen.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf, menyatakan rendahnya serapan dana evaluasi kinerja pompa air terjadi karena penyedia jasa konsultasi enggan menerima pekerjaan di penghujung tahun. "Biasanya konsultan enggak mau diburu-buru," sebut Juaini.

DEVY ERNIS