TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok Mujahid 212 menolak kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memasukkan nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai salah satu kandidat Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu mereka juga menolak pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta Ke Penajam Paser Utara.

"Kami menolak keras Ahok, lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah, Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta periode sebelum Anies," ujar Sekretaris Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi), Novel Bamukmin dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 Maret 2020.

Menurut Novel, Ahok terpapar isu karakter dan tidak dapat dipercaya. Isu itu menurut Novel terkait lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersumber dari bukti autentik yang dikeluarkan oleh BPK. Bahkan kata dia, data tak terbantahkan salah satunya adalah Ahok merupakan mantan narapidana kasus penistaan agama.

"Sebelum isu korupsi Ahok terselesaikan secara transparan kepada publik, kami nyatakan kami menolak Ahok tidak terbatas CEO IKN, melainkan juga termasuk minta agar Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komisaris Pertamina," kata Novel.

Ihwal pemindahan Ibu Kota, Novel mengatakan kelompoknya menolak karena selain membutuhkan biayanya spektakuler, dapat diasumsikan pemerintah akan kembali berutang. Caranya kata dia, adalah dengan meminjam kebutuhan pembangunan melalui Cina.

"Selain pinjaman kepada investor China Asing dan Aseng, biaya pasti sangat besar bagi Presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR RI," kata Novel.

Novel mengatakan, Mujahid 212 menghimbau Jokowi menghadap ke sejumlah tokoh nasional seperti mantan TNI atau ABRI sebelum menghadap ke DPR RI untuk membahas masalah ini. Jika nanti Ahok tetap terpilih menjadi Kepala Otoritas IKN, Novel mengancam kelompoknya akan menggelar aksi penolakan. "Kalau sudah positif Ahok pasti didemo," kata dia.

Jokowi menyampaikan empat kandidat Kepala Otoritas IKN saat ditanya wartawan di Istana Kepresidenan pada Senin, 2 Maret 2020. Para calon adalah Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, CEO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.