TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengharapkan program Rumah DP 0 Rupiah tidak berhenti, meski ada dugaan korupsi oleh PD Sarana Jaya selaku BUMD DKI pengelola program strategis itu.

"Terkena dampak sudah pasti, tapi untuk dihentikan saya kira tidak, karena ini salah satu program strategis yang ditunggu oleh warga Jakarta. Jangan sampai karena ada kasus warga yang dikorbankan," kata Abdul Aziz, saat dihubungi, di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020.

Lebih lanjut, untuk mendalami dugaan korupsi pada pembelian aset-aset PD Sarana Jaya, Abdul mengatakan pihaknya akan memanggil Sarana Jaya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

"Ya mungkin pekan depan (dipanggil) tapi agendanya bukan hanya itu ada beberapa agenda lain," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dalam situs resminya, Sarana Jaya saat ini menangani program-program strategis daerah seperti Rumah DP Rp 0 dan Penataan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pembelian tanah yang dilakukan PD Sarana Jaya.

"Ya benar," kata Brigjen Argo saat dihubungi, di Jakarta, Senin, 9 Maret 2020.

Namun demikian pihaknya belum mau merinci kasus ini secara detil. "Penyidik belum kasih info lebih lanjut. Nanti ya," ucapnya.

Argo pun membenarkan bahwa penyidik Bareskrim telah mengirimkan surat panggilan kepada pihak-pihak PD Sarana Jaya untuk dimintai keterangan terkait kasus ini.

Dalam surat itu, terdapat keterangan pemanggilan beberapa pihak PD Sarana Jaya dilakukan terkait pembelian aset termasuk tanah selama 2018- 2020.