Anies Batasi Transjakarta dan MRT, Ketua DPRD: Picu Penumpukan
Reporter
Imam Hamdi
Editor
Juli Hantoro
Senin, 16 Maret 2020 09:32 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengkritik kebijakan Gubernur Anies Baswedan soal pembatasan operasional Transportasi publik seperti MRT, Transjakarta, dan LRT.
Menurut dia, pemangkasan jam operasional MRT, LRT, dan Transjakarta, merupakan kebijakan yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Karena, kata dia, pembatasan itu menimbulkan sejumlah efek. Misalnya terjadinya penumpukan penumpang pada jam-jam tertentu.
"Ini kebijakan sebenarnya justru memicu penumpukan. Karena itu harus dan wajib petugas-petugas di sana turun langsung untuk mengurai terjadinya penumpukan yang terjadi," kata Prasetio.
Belum lagi efek lainnya, seperti muncul spekulasi-spekulasi yang akan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat yang merugikan aspek sosial dan ekonomi.
"Betul bahwa masyarakat tidak perlu panik. Oleh karena itu tugasnya pemerintah bekerja, untuk memastikan tidak adanya kepanikan," ujarnya.
Prasetio berharap penyebaran Virus Corona dapat segera ditanggulangi di Ibu Kota. Politikus PDI Perjuangan itu meminta Pemerintah Provinsi DKI bersinergi dengan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menentukan setiap kebijakan untuk mencegah masifnya penularan Covid 19.
"Untuk menghadapi penyebaran Corona diperlukan kerjasama semua pihak," kata Prasetio melalui keterangan tertulisnya, Senin, 16 Maret 2020.
Prasetio memahami penyebaran virus corona telah menjadi kejadian luar biasa dan begitu cepat penularannya. Pemerintah Pusat pun telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang dipimpin langsung BNPB.
"Saatnya, semua bersatu padu menghadapi situasi ini termasuk Gubernur Anies Baswedan," ujarnya.
Langkah presiden, kata dia, sudah tepat memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan kondisi darurat. Hanya saja untuk keputusan yang tergolong strategis, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. "Yang paling penting adalah saat ini fokus kepada warga sehat tidak tertular dan mereka yang tergolong ODP tidak berkeliaran," katanya.
