DPRD DKI Dapat Kecaman karena Gelar Pemilihan Wagub Saat Corona

Reporter

Antara

Senin, 6 April 2020 08:02 WIB

Ketua DPRD DKI Jakarta terpilih Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufiq, Abdurrahman Suhaimi, Misan Samsuri, dan Zita Anjani berfoto bersama setelah dilantik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. Pelantikan ini dihadiri anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, Gubernur DKI Jakarta, dan para kerabat. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai DPRD DKI Jakarta memberi contoh buruk jika tetap menggelar sidang paripurna pemilihan dan penetapan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Senin, 6 April 2020 di tengah pandemi Corona.

Ia mengatakan keputusan itu bertentangan dengan status tanggap darurat Covid-19. Apalagi jumlah kasus Corona masih bertambah dari hari ke hari.

Kendati Dewan mengklaim pemilihan Wagub akan melalui protokol kesehatan namun sidang tetap mengundang keramaian. "Padahal mengumpulkan warga dalam acara resepsi pernikahan saja dibubarkan aparat. Ini namanya tebang pilih," katanya.

Adi menilai ada kejanggalan melihat sikap ngotot yang dilakukan DPRD DKI. Salah satunya ialah adanya sistem gelombang yang hanya membolehkan 54 dari 106 anggota DPRD DKI masuk ke dalam bilik suara. Langkah itu disebut tidak sesuai dengan tata tertib paripurna yang harus ada kehadiran fisik.

Adi Prayitno juga mempertanyakan sekelompok anggota DPRD DKI yang begitu getol menyelenggarakan pemilihan Wagub dan seakan tidak mengindahkan pandemi Corona. Ia menilai alasan Gubernur DKI Anies Baswedan membutuhkan pendamping untuk penanganan Covid-19 tidak relevan.

Sebab, sebelum virus Corona mewabah, Anies juga membutuhkan wakil untuk membantu masalah banjir, kemacetan, dan penataan kota. "Tapi kenapa sekarang malah seakan-akan dipaksakan. Harusnya sebagai wakil rakyat dalam hal ini sisi kemanusiaan lebih dikedepankan dibanding kepentingan politik," katanya.

Senada dengan Adi Prayitno, salah satu warga Jakarta Bili Adil Nugraha juga menilai langkah yang dilakukan DPRD DKI menandakan adanya krisis etika politik karena tidak peka pada kondisi pandemi Corona. "Mereka harusnya berpikir bagaimana mendukung Pemprov DKI mengatasi wabah ini dengan mengeluarkan kebijakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan bantuan medis dan lain-lain. Bukan mengejar kekuasaan," tutur Bili.

DPRD DKI Jakarta berencana menggelar rapat paripurna pemilihan Wagub DKI Jakarta yang sempat tertunda pada Senin, 6 April 2020. Rapat paripurna itu mengusung dua calon Wagub, yakni Nurmansjah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

5 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

17 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

27 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

38 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

44 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

46 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

49 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

50 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

50 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya