TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Gerindra DKI Syarif menyarankan Gubernur Anies Baswedan mengusulkan karantina wilayah jika penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jakarta tidak maksimal menekan penularan virus corona di Ibu Kota. "Pilihan terakhir karantina wilayah," kata anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI itu saat dihubungi, Rabu, 15 April 2020.

Menurut Syarif, skenerio karantina wilayah sudah disiapkan sejak awal oleh DKI, untuk menekan wabah virus ini. Namun, usulan DKI ditolak oleh pemerintah pusat dan diganti dengan pembatasan sosial.

Pemerintah pusat belum merestui kebijakan karantina wilayah lantaran masih menimbang faktor gejolak ekonomi. Sebab, kebijakan karantina wilayah akan menimbulkan efek samping lain yang berat dari sisi ekonomi. "Memang agak berat pembiayaannya. Pusat harus full," ujarnya. "Infrastruktur pun harus siap."

Syarif menuturkan DKI merupakan wilayah yang secara mandiri telah siap melakukan karantina wilayah. Sebab, DKI mempunyai anggaran yang cukup untuk menerapkan kebijakan tersebut. Bahkan, DKI diperkirakan mampu menanggung biaya warga yang tidak mampu selama dua bulan.

"Tapi sektor yang lain itu yang menjadi pertimbangan lain presiden dalam menerapkan karantina wilayah. PHK karyawan menjadi ancaman."

Ia tetap menyarankan DKI mengambil langkah karantina wilayah untuk meredam Covid-19, jika pembatasan sosial tidak efektif. Karantina wilayah bisa dilakukan selama tiga sampai tujuh hari terlebih dulu. "Ada tidak penurunan kurva. Kalau ada penurunan (karantina wilayah) bisa diteruskan sampai penurunannya maksimal."