TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Kota Jakarta Timur menemukan pendistribusian bantuan sosial atau bansos yang salah sasaran. Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar mengatakan, penerima itu rata-rata masih bekerja.

"Rumahnya bagus, punya kendaraan, punya pekerjaan," kata Anwar saat dihubungi, Kamis, 30 April 2020.

Hingga saat ini pemerintah kota Jaktim telah menarik kembali total 9.595 paket bansos.

Dari angka itu, 9.205 paket merupakan bantuan pemerintah DKI. Paket akhirnya dikembalikan ke gudang Pasar Jaya.

Tak hanya itu, ada juga 390 paket dari pemerintah pusat. Paket ini disimpan di gudang Suku Dinas Sosial Jakarta Timur. "Paketnya dalam kondisi baik," ujar dia.

Menurut Anwar, penerima bansos ini tak berhak memperoleh bantuan. Sebab, bansos memang menyasar warga miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah kota Jaktim, dia menuturkan, hanya bertugas menerima paket dan menyalurkannya kepada warga sesuai data dari pemerintah DKI. Karena itu, pihaknya kini tengah memverifikasi data di lapangan bersama petugas RT, RW, dan kelurahan.

"Warga yang harus dapat di data mulai dari RT dan RW dan diverifikasi agar tepat sasaran," ucapnya.

Pendistribusian bansos oleh pemerintah DKI sejak 9 April karut-marut karena tidak tepat sasaran. Orang kaya hingga anggota DPRD DKI masuk dalam daftar penerima bantuan.

Alhasil, pemerintah DKI menunda penyaluran bansos tahap dua. Penundaan itu sampai perbaikan data selesai demi menghindari kesalahan penyaluran seperti fase pertama.