Pemkot Bogor: Data 20 Ribu Keluarga Penerima Bansos Belum Lengkap

Reporter

Antara

Minggu, 3 Mei 2020 23:04 WIB

Petugas Pos Indonesia menyerahkan bantuan sosial tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kampung Pabuaran Cibadak RT 02/03 Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 Mei 2020. ANTARA/ Arif Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Bogor menyebutkan, hingga saat ini sedikitnya terdapat data sekitar 20.000 keluarga penerima bantuan sosial (bansos) yang belum lengkap.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim membenarkan soal data belum lengkap itu.
"Soal data yang belum lengkap, misalnya ada nama tapi tidak ada NIK (nomor induk kependudukan) atau NIK belum lengkap, bisa meminta bantuan di wilayah," kata Dedie.

Penerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bogor adalah warga terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 yakni keluarga rawan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Menurut Dedie A Rachim, data penerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bogor, harus valid dan tidak boleh tumpang tindih. "Dinas Sosial bisa berkoordinasi dengan wilayah untuk melakukan validasi dan melengkap data tersebut," katanya.

Dedie menambahkan, data penerima bantuan sosial dari Kota Bogor yang sudah valid yakni jelas dan bersih ada 19.904 keluarga dari kuota bantuan yakni 23.000 keluarga.
"Itu artinya, masih ada warga yang layak menerima bantuan tapi datanya belum masuk. Kalau ada warga yang layak menerima bantuan, masih bisa diakomodasi," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Bogor, Anggraeny Iswara, mengatakan, data penerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bogor, masih ada sekitar 20.000 keluarga yang belum ada NIKnya. "Data itu belum lengkap, kami masih terus menelusurinya," katanya.

Anggraeny juga mengatakan, data penerima bantuan sosial yang sudah valid ada 19.904 keluarga dan sudah sudah mulai disalurkan bantuannya. Menurut dia, penyaluran bantuan sosial itu melalui PT Pos Indonesia kepada warga terkena dampak ekonomi akibat COVID-19, disampaikan di kantor kelurahan masing-masing yang sudah dijadwalkan pada 1-10 Mei 2020.

Besaran bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bogor adalah Rp 500.000 selama empat bulan untuk setiap keluarga penerima. "Penerima bantuan terdaftar yang telah 'clear' dan 'clean' datang langsung ke kelurahan setempat dengan menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Anggraeny menjelaskan, mekanismenya ada petugas dari PT Pos Indonesia yang datang langsung ke kelurahan yang sudah dijadwalkan. Petugas dari PT Pos Indonesia itu akan meminta wesel yang sebelumnya telah dibagikan oleh Ketua RW setempat kepada warganya yang menjadi penerima bantuan langsung tunai (BLT). "Wesel akan ditukarkan dengan uang tunai bantuan," katanya.

Menurut dia, warga penerima bansos bisa mendatangi kantor kelurahan yang sudah dijadwalkan, pada pukul 08:00 WIB sampai 13:00 WIB. "Kemarin dibagikan di kantor Kelurahan Tegal Gundil dan Bantarjadi, di Bogor Utara, sudah selesai," katanya.

Berita terkait

Kurir Pabrik Ganja Sintetis Pinaca Mengaku Dijanjikan akan Dibayar Rp 80-Rp 100 Juta

13 jam lalu

Kurir Pabrik Ganja Sintetis Pinaca Mengaku Dijanjikan akan Dibayar Rp 80-Rp 100 Juta

GBH, kurir tempat produksi ganja sintetis di Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, mengaku dijanjikan oleh pengendali imbalan Rp 80-100 juta.

Baca Selengkapnya

Polisi Ungkap Tempat Produksi Ganja Sintetis 'Pinaca' di Sentul, Bahan Baku Dibeli dari Cina Pakai Crypto

16 jam lalu

Polisi Ungkap Tempat Produksi Ganja Sintetis 'Pinaca' di Sentul, Bahan Baku Dibeli dari Cina Pakai Crypto

Polda Metro Jaya mengungkap laboratorium terselubung narkoba jenis cannabinoid/MDMB-4en-Pinaca atau ganja sintetis di Sentul, Bogor.

Baca Selengkapnya

Polisi Tangkap Eks Manajer Restoran Hotman Paris yang Bawa Kabur Uang Rp172 Juta

2 hari lalu

Polisi Tangkap Eks Manajer Restoran Hotman Paris yang Bawa Kabur Uang Rp172 Juta

Tersangka berinisial FA diduga membawa kabur uang di restoran Hotmen milik pengacara Hotman Paris

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya Gelar Olah TKP Industri Rumahan Narkoba di Sentul Hari Ini

2 hari lalu

Polda Metro Jaya Gelar Olah TKP Industri Rumahan Narkoba di Sentul Hari Ini

Rumah yang menjadi tempat industri narkoba ini terdiri atas dua lantai, dengan cat berwarna kuning keemasan.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Operasi Batu Ginjal Sebesar Kepala di Indonesia, Kasus Langka namun Tak Masuk Rekor Dunia

3 hari lalu

Kilas Balik Operasi Batu Ginjal Sebesar Kepala di Indonesia, Kasus Langka namun Tak Masuk Rekor Dunia

Di Indonesia pernah ditemukan kasus batu ginjal langka. Ukurannya sebesar kepala manusia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

7 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

8 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

9 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

10 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya