DKI Usulkan Penerima Bansos Tambah 1 Juta KK, Begini Hitungannya

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Dwi Arjanto

Kamis, 7 Mei 2020 04:15 WIB

Ilustrasi pembagian sembako. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah DKI Jakarta menjelaskan basis data warga penerima bantuan sosial atau bansos pada tahap pertama terdampak wabah Covid-19 atau virus Corona yang berjumlah 1,194 juta kepala keluarga.

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat DKI, Catur Laswanto mengatakan data yang dipakai pada pembagian bansos tahap pertama berasal dari data yang warga yang menerima bantuan dari Pemerintah DKI selama ini.

"Basis untuk pembagian bansos ke 1.194 juta KK berasal dari data masyarkat yang selama ini menerima bansos DKI," ujar Catur dalam rapat Komisi E DPRD DKI, secara virtual, Rabu 6 Mei 2020.

Catur menyebutkan data tersebut terdiri dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sekitar 1.000.400 KK, kemudian data penerima KJP Plus dan KJMU berjumlah 864.000 KK, data lembaga kesejahteraan anak dan lansia berjumlah 12.380 KK dan data dari Pemprov DKI sebanyak 312.000 KK, sehingga total penerima bansos pada tahap pertama 1,194 juta KK.

Catur mengakaui jika dari data tersebut masih ditemukan pembagian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, sebanyak 1,6 persen. Menurut dia, hal tersebut karena pendekatakan yang dilakukan melalui KK, sehingga ada yang kepala keluarganya tidak masuk dalam kriteria penerima, sedangkan anggota keluarga lainnya ada yang terdampak.

Catur mengatakan kesalahan data tersebut terus dikoreksi oleh pemerintah DKI agar bansos diterima oleh warga yang sangat membutuhkan bantuan. "Masalah data sangat penting, kami akui ada kekurangan-kekurangan, kami evaluasi hari ke hari," ujarnya.

Advertising
Advertising

Catur menambahkan untuk pembagian bantuan sosial tahap kedua ada penambahan sebanyak, 1.002.000 KK dari pendataan oleh RW, dan 541.000 KK dari pendataan kelompok warga yang terdampak akibat wabah Covid 19. Data tersebut kata dia telah disampikan Kemensos untuk disinkorniasi dan finalisasi.

Catur menyebutkan, data tambahan warga penerima bantuan sosial merupakan warga yang kehilangan pekerjaan dan berkurang penghasilan akibat pandemi Covid-19, seperti nelayan, sopir angkot, bajaj, ojol online ataupun panggkalan, termasuk pekerja-pekerja di restoran atau hotel yang kondisi keuangannya saat ini membutuhkan bantuan

Berita terkait

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

2 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

3 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

3 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

4 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

5 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

5 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

7 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

7 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

7 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya