Wali Kota Bekasi Longgarkan PSBB Pekan Depan, Asalkan...

Kamis, 7 Mei 2020 06:46 WIB

Suasana Stasiun Bekasi saat penerapan PSBB tahap kedua, di Jawa Barat, Selasa, 5 Mei 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Bekasi - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan akan melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jika tak ada peningkatan kasus positif Covid-19 di wilayahnya selama sepekan ke depan.

"Kalau sampai 7 hari ke depan tidak terjadi peningkatan dan (justru mengalami) kelandaian, kita mau relaksasi," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Rabu, 6 Mei 2020.

Dalam kelonggaran PSBB Bekasi itu akan dilakukan evaluasi menyeluruh ihwal kebijakan untuk cegah penularan Covid-19 mulai tingkat lingkungan warga sampai skala kecamatan. "Sekarang kami fokus dengan adanya ledakan 4 (dari penumpang KRL)," kata dia.

Sebelum ada penambahan empat kasus terbaru dari penumpang KRL dan pengguna jalan di perbatasan, Rahmat Effendi menyebut tidak ada peningkatan kasus positif Covid-19 di lingkungan selama tiga hari terakhir.

Pada Selasa lalu, pemerintah daerah menggelar tes massal terhadap 900 orang menggunakan teknologi PCR. Khusus di Stasiun Bekasi sebanyak 300, dan hasilnya ditemukan tiga positif Covid-19. Sedangkan, 600 tes di enam titik perbatasan, hasilnya belum keluar.

Rahmat juga melaporkan tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Bekasi sangat tinggi, mencapai 167 dari total kasus 256 hingga hari ini. Kasus pasien positif Covid-19 meninggal 29 orang.

Kurva yang mulai mendatar ini menjadi alasan Rahmat Effendi berencana melonggarkan PSBB Bekasi. Selain itu, dengan tes massal, memudahkan pemerintah memetakan penyebaran virus corona. "Kalau hanya menunggu nggak bisa, makanya dibutuhkan banyak tes," ucap Rahmat Effendi.

ADI WARSONO

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

2 hari lalu

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

Pada 2021 lalu European Medicines Agency (EMA) telah mengungkap efek samping dari vaksinasi AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

4 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

4 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

4 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

MTI Dorong Penyesuaian Tarif KRL

4 hari lalu

MTI Dorong Penyesuaian Tarif KRL

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong adanya penyesuaian tarif KRL.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

4 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

5 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

10 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

11 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya