Transportasi Publik Dibuka, Epidemiolog Khawatir Corona Naik Lagi

Kamis, 7 Mei 2020 14:04 WIB

Sejumlah penumpang duduk di dalam gerbong kereta rel listrik (KRL) Commuterline di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 21 Maret 2021. PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI) telah melakukan penambahan dua rangkaian KRL Bogor ke Jakarta dalam sehari untuk mendukung kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak ('social distancing') dan menghindari kerumunan orang di transportasi publik sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 terutama di dalam kereta. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan melonggarkan penggunaan transportasi publik berpotensi menaikkan jumlah penularan virus corona ke daerah. Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan kebijakan itu harus dikaji kembali karena sejumlah wilayah seperti Bogor dan Depok telah menunjukkan penurunan kasus Covid-19.

"Kalau kebijakan transportasi publik itu dibuka tanpa kajian yang jelas maka transmisi (penularan virus) akan terus berjalan," kata Tri saat dihubungi, Kamis, 7 Mei 2020.

Sebelumnya Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan seluruh moda transportasi komersial untuk angkutan penumpang darat, laut, serta udara kembali beroperasi mulai hari ini. Relaksasi pengoperasian seluruh moda transportasi publik itu disebut sudah mendapat restu Tim Gugus Tugas Covid-19.

Tri memahami kebijakan pemerintah pusat yang hendak melonggarkan penggunaan transportasi publik di tengah wabah ini untuk membangkitkan perekonomian yang kini anjlok di angka 1 persenan. "Memang kebijakan yang dilematis situasi seperti sekarang."

Beberapa negara maju pun, kata dia, telah dilanda badai ekonomi seperti Inggris dan Jerman yang pertumbuhan ekonominya sudah minus imbas karantina wilayah Covid-19.

Namun epidemiolog UI itu menyarankan pemerintah mengkaji secara matang rencana pelonggaran seluruh moda transportasi umum di tengah pandemi ini.

Pemerintah harus tetap menerapkan protokol dan standar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) meski telah membuka seluruh transportasi publik dengan sejumlah syarat itu. "Penggunaan masker dan jaga jarak sosial dan fisik harus terus diterapkan," ujarnya.

Tri menyarankan pemerintah daerah menyiapkan karantina bagi warganya yang pulang kampung. Sebab, kebijakan Kementerian Perhubungan membuka transportasi publik berpotensi menjadi celah warga untuk pulang kampung halaman. "Karantina bisa di rumah asal diawasi. Tapi, tetap kebijakan ini mempunyai risiko menyebabkan penularan akan terus terjadi dan menghambat pembatasan yang saat ini dilakukan."

Advertising
Advertising

Berita terkait

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

2 hari lalu

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

Pada 2021 lalu European Medicines Agency (EMA) telah mengungkap efek samping dari vaksinasi AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Bandara AH Nasution Sumut Senilai Rp 434,5 Miliar Rampung Dibangun, Menhub: Bisa Tingkatkan Ekonomi Daerah

2 hari lalu

Bandara AH Nasution Sumut Senilai Rp 434,5 Miliar Rampung Dibangun, Menhub: Bisa Tingkatkan Ekonomi Daerah

Proyek pembangunan bandara AH Nasution ini mulai dibangun pada 2020 dengan anggaran sebesar Rp 434,5 miliar.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

4 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

4 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

4 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

4 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

4 hari lalu

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

Pasien pembekuan darah pertama yang disebabkan oleh vaksin AstraZeneca adalah Jamie Scott.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

5 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

10 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

11 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya