Penumpang KRL Commuterline saat menjalani tes polymerase chain reaction (PCR) di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 5 Mei 2020. Tes PCR dilakukan di tujuh titik daerah Bekasi, salah satunya di Stasiun Bekasi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta - Dirut baru PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo disarankan untuk minta saran dari Kementerian Kesehatan soal operasional KRL selama penerapan PSBB. Lima kepala daerah Bogor, Depok dan Bekasi mengusulkan KRL dihentikan selama PSBB karena ada temuan penumpang positif virus corona tanpa gejala.
Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mendorong Dirut KAI untuk meminta masukan dari Kementerian Kesehatan soal usulan itu.
"Memang operasional KRL selama PSBB sejauh ini perlu dikaji kembali oleh PT KAI. Sebetulnya kalau kita mau membuat sebuah strategi baru maka pihak pertama yang perlu dimintai masukan terkait operasional KRL adalah Kementerian Kesehatan," ujar Eko saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat 8 Mei 2020.
Menurut ekonom Indef tersebut, masukan apapun yang nantinya akan diberikan oleh Kementerian Kesehatan terkait protokol kesehatan atau bahkan pembatasan super ketat baik di kereta maupun stasiun perlu segera ditindaklanjuti oleh PT KAI sebagai perusahaan induk yang membawahi operator KRL yakni PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
Selain itu PT KAI juga perlu berkoordinasi secara intens dan mengkonsultasikan terlebih dahulu masukan-masukan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Perhubungan mengenai operasional KRL selama PSBB.
"Saya kira operasional KRL perlu dikaji ulang, mengingat adanya masukan dan saran dari beberapa kepala daerah di wilayah Jabodetabek mengenai operasional KRL selama PSBB," kata Eko Listiyanto.
Menurut dia langkah pengkajian kembali operasional KRL selama PSBB ini penting dilakukan agar semakin mendukung efektivitas pemberlakuan PSBB secara ketat yang dijalankan para kepala daerah di wilayah Jabodetabek dalam rangka memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19.
Sebelumnya lima kepala daerah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) mengusulkan pemberhentian sementara kereta rel listrik terkait penerapan PSBB demi mencegah penyebaran virus corona.
Bupati Bogor, Ade Yasin menyayangkan tidak adanya perubahan operasional kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek saat penerapan PSBB dengan sebelum diterapkan PSBB.
Ade Yasin menyebutkan bahwa rata-rata pasien positif terinfeksi virus corona Covid-19 yang berdomisili di Kabupaten Bogor lantaran tertular virus itu di dalam KRL. Lima kepala daerah Bodebek sepakat memperpanjang masa penerapan PSBB selama 14 hari ke depan terhitung sejak habisnya pemberlakuan tahap satu pada 28 April 2020.
